LBH Minta Menteri BUMN agar Mengganti Direksi Dirut PT Perikanan Nusantara

PT Perikanan Nusantara Harus diduduki orang Berkompeten di bidang Perikanan, Kalau mau sumbangsi ke APBN meningkat

JAKARTA – SUARA MERDEKA COM, Usai mengikuti Sidang Online, Pengacara yang juga Ketum LBH Phasivic Cabang Jakarta Pusat R Mas MH Agus Rugiarto Floureze SH, mengatakan kepada media suara-merdeka.com, bahwa kedudukan Dirut PT Perikanan Nusantara, diminta Menteri BUMN Erick Thohir mengganti M Yana Aditya sebagai Dirut PT Perikanan Nusantara.

Salah satu Relawan Jokowi ini, berharap Yang memimpin PT. Perikanan Nusantara adalah seorang memiliki Besic Keilmuan Perikanan atau sains Terapan Perikanan bukan berlatar belakang Akutansi atau Megister Menajemen.

” Coba Bang Erick rubah dulu sistim Direksi Di PT Perikanan Nusantara tersebut, agar lebih baik Profesional kerja, yang duduki dirutnya Besic perikanan, agar Pendapatan Negara Meningkat bagian sumbangsi ke APBN” Tegas Pemerhati Pemerintah ini.

Dia menambahkan anak induk dari Perusahaan APBN dari tahun ke tahun mengalami kebangkrutan, contohnya PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), PT Perikanan Samodra Besar (Persero), sampai dilebur menjadi PT Perikanan Indonesia.

” Kenapa sering bangkrut, karena SDM yang menduduki jabatan anak induk BUMN bidang Perikanan bukan ahlinya,” tegas kandidat Calon Wakil Walikota Palu ini.

“Padahal Lebih Luas Lautan Indonesia dibandingkan Daratan, dimana Luas Daratan hanya berkisar 2,01 juta km2 daratan, sedangkan sisanya lautan 3,25 juta km2 , dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), artinya potensi Pendapatan Pemerintah dibidang Perikanan harus lebih besar sebagai penyumbang APBN,” tegas Darah Majapahit ini.

Dia menambahkan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 mencapai 8,02 juta ton. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan target 2019 sebesar 8,4 juta ton, seharusnya minimal setiap tahunnya 15 Juta Ton.

Aguspun menilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 masih mencapai US$ 427,71 juta, seharusnya minimal US$ 800 Juta.

Kenapa demikian karena PT Perikanan Nusantara tidak pernah memberdayakan Nelayan Lokal, hanya berpikir menambah Armada Kapal Penangkapan.

Diapun menyesalkan sikap Dirut PT Perikanan Nusantara, mengganti Kepala PT Perikanan Papua Barat di Sorong yang merupakan Putera Papua secara sepihak tanpa koordinasi dengan pihak BUMN, padahal daerah Papua penyumbang terbesar APBN dibidang Perikanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *