Covid-19: Jaksa interogasi perdana menteri Italia atas tuduhan kelalaian pemerintah tangani pandemi

Italia – suara-merdeka.com. Sejumlah jaksa di Italia utara akan menginterogasi Perdana Menteri Giuseppe Conte, pada Jumat (12/06), setelah para keluarga korban Covid-19 menuntut digelarnya penyelidikan atas dugaan kelalaian pemerintah.

Sesi tersebut akan berlangsung di Bergamo, kota dekat Milan yang paling parah terdampak virus corona sebelum karantina wilayah diberlakukan di seluruh Italia pada Maret lalu.

Conte mengaku dirinya “sama sekali tidak khawatir” apabila ditanyai.

Selain PM Conte, Menteri Dalam Negeri, Luciana Lamorgese, dan Menteri Kesehatan, Roberto Speranza, juga akan dimintai keterangannya oleh para jaksa.

Jaksa-jaksa ini akan berupaya menentukan apakah ada dasar yang kuat untuk menuntut para petinggi atas tuduhan pidana kelalaian.

Sebanyak 50 aduan hukum diajukan di kantor kejaksaan Bergamo pada Kamis (11/06) oleh kelompok masyarakat bernama Noi Denunceremo (Kami akan melaporkan).

Kelompok itu terdiri dari para keluarga sejumlah korban Covid-19, yang berdalih bahwa dua kota—Alzano and Nembro—seharusnya dinyatakan sebagai ‘zona merah’ begitu wabah dideteksi di lokasi tersebut.

Lombardy adalah kawasan pertama di Eropa yang terdampak Covid-19 dan lebih dari setengah korbannya meninggal di daerah itu.

Wilayah Lombardy dikuasai oleh kelompok oposisi sayap kanan, Partai Liga. Banyak kalangan yang menyalahkan kelompok tersebut, alih-alih pemerintah pusat, atas tuduhan kegagalan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pada Kamis (11/06), jumlah resmi kematian akibat Covid-19 di Italia mencapai 34.114 orang—yang tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris dan yang keempat tertinggi di dunia.

Namun, jumlah rata-rata penularan di Italia cenderung turun sehingga aparat dapat melonggarkan pembatasan sosial.

Tanggung jawab pemerintah pusat atau Lombardy?

PM Conte mengatakan: “Saya akan memaparkan semua fakta yang saya ketahui secara menyeluruh. Saya sama sekali tidak khawatir.

“Semua investigasi dipersilakan. Warga berhak untuk tahu dan kami berhak menanggapi.”

Dalam wawancara dengan BBC pada awal April, Conte membantah klaim-klaim yang menyebut dirinya meremehkan wabah virus corona.

Dia menegaskan bahwa jika dia memerintahkan karantina wilayah sejak awal, ketika klaster pertama dideteksi, “orang-orang akan menganggap saya orang gila”.

Dia menepis usulan bahwa Italia sesungguhnya bisa menerapkan ‘lockdown’ besar-besaran seperti yang diberlakukan Kota Wuhan di China.

Para pejabat wilayah Lombardy mengatakan mengisolasi zona merah adalah tanggung jawab pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan daerah Lombardy, Giulio Gallera, menegaskan bahwa jelas sejak 23 Februari, kasus-kasus banyak terjadi di Alzano dan Nembro.

Akan tetapi, Conte, yang memimpin koalisi pemerintah berhaluan tengah-kiri, membalas dengan ucapan “jika Lombardy menginginkannya, mereka bisa menjadikan Alzano dan Nembro sebagai zona merah”, seperti dikutip kantor berita AFP.

Para jaksa sudah menggelar sesi bertanya kepada para pejabat senior daerah Lombardy.

Bagaimana krisis bermula di Lombardy?

Kota kecil Codogno adalah yang pertama dikenai ‘lockdown’ pada 21 Februari. Kemudian kebijakan tersebut diberlakukan di Lombardy dan 14 provinsi lainnya, seperti Veneto, Piedmont and Emilia Romagna, pada 8 Maret.

Dua hari berselang, ‘lockdown’ diterapkan di seluruh Italia.

Pada awal Maret, seluruh rumah sakit di kawasan zona merah Lombardy kewalahan menangani para pasien Covid-19 dan sulit memperoleh alat pelindung diri, ranjang, dan tambahan staf medis.

Liputan BBC di sebuah rumah sakit di Brescia, dekat Bergamo, memperlihatkan para dokter berjuang merawat para pasien Covid-19 yang membludak.

Salah satu janda dari seorang korban, Monica Plazzoli, berkata: “Jika tidak begitu kacau, jika [Provinsi] Bergamo dibuat menjadi zona merah lebih awal, mungkin rumah sakit-rumah sakit tidak akan kolaps.”

BBC Indonesia | suara-merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *