Kepala BNPT: Harus Diantisipasi Juga, Rantai Radikalisme Masuk di Perusahaan Swasta

JAKARTA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap karyawan perusahaan swasta dibekali pengetahuan tentang gejala dan indikasi radikalisme untuk mencegah dan memutus mata rantai paham tersebut. Sebab, menurut Boy Rafli Amar, terorisme menyasar siapa pun, termasuk karyawan perusahaan swasta.

“Karena itulah sejak dini para karyawan dan masyarakat secara umum harus dibekali pengetahuan tentang indikasi, gejala, dan langkah praktis dalam mencegah penyebaran paham dan ideologi radikal ini yang bisa menyasar kepada siapa pun, bahkan tidak menutup kemungkinan karyawan perusahaan swasta bisa juga terpengaruh paham radikal tersebut,” kata Boy Rafli, dilansir dari Antara, Sabtu (11/7/2020).

Kepala BNPT mengatakan  bahwa pihaknya Berupaya agar Radikalisme Tak Mendominasi Ruang Publik,  Boy menambahkan radikalisme sebagai suatu paham berpotensi mendorong pada aksi kekerasan dan terorisme yang telah menggunakan berbagai pola penyebaran dan rekrutmen.

 Hal ini sangat penting diketahui oleh pemegang kebijakan di perusahaan swasta sebagai panduan untuk menilai dan mengawasi lingkungan kerja masing-masing. Dalam banyak kasus di lingkungan kerja, menurut Boy Rafli, fenomena radikalisme ini banyak memanfaatkan ruang-ruang tertutup dan aktivitas eksklusif yang sulit dideteksi dan diawasi.

 “Selain itu, gejala radikalisme di lingkungan kerja terkadang juga memanfaatkan kegiatan keagamaan untuk menanamkan doktrin eksklusif, intoleran dan anti perbedaan,” ujar dia.

Karena itu fenomena ini harus segera dikenali, dipahami, dan diberikan porsi perhatian serius oleh para pemegang kebijakan di lingkungan kerja. Dia mengatakan Penyebar Paham Radikalisme Manfaatkan Media Sosial Jika tidak, fenomena ini sangat mengganggu terhadap budaya korporasi yang sehat yang menanamkan kerja sama dan kebersamaan.

Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada tendensi untuk menaruh curiga apalagi menuduh adanya radikalisme di lingkungan perusahaan swasta. Namun, pencegahan ini berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang imun dari pengaruh paham radikal dan ideologi kekerasan.

“Jangankan karyawan dan pegawai perusahaan, di lingkungan TNI, Polri dan ASN pun sangat rentan dari pengaruh paham ini. Tidak sedikit fakta yang berbicara tentang keterpengaruhan para pegawai di lingkungan pemerintahan yang sudah terpengaruh paham radikal, intoleran teror,” kata mantan Kapolda Papua ini.

Medsos Masih Jadi Sarana Paling Efektif Sebarkan Radikalisme Kepala BNPT sangat yakin bahwa penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, penghargaan terhadap kearifan lokal dan wawasan keagamaan yang moderat di kalangan karyawan merupakan daya tahan dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi fenomena radikalisme.

Sementara itu Ketua Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, berharap perusahaan swasta bisa ikut serta menjadi agen penyebaran nilai-nilai kedamaian, anti radikalisme, dan melakukan deteksi dini di lingkungannya. Untuk ikut membentengi perusahaan-perusahaan swasta dari radikalisme di antaranya dengan memfasilitasi kegiatan penyuluhan atau diskusi terkait dengan pilar-pilar kebangsaan yang meliputi pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(Bayu Kompas.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *