Gara gara Terbitkan Surat Jalan Joko Tjandra, Salah satu Dir di Korwas PPNS Mabes Polri Terancam di Copot

Jakarta -Heboh   Dimasyarakat beredarnya surat Perjalanan, seorang Buron kelas Kakap Djoko Tjandra yang diterbitkan Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Badan Reserse Kriminal Polri, pada tanggal 18 Juni 2020, yang diduga surat tersebut untuk perjalanan dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Surat tersebut tersebut diterbitkan dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020.

Kepada Nasional Suara Merdeka, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., Rabu tadi (15/7) Mengatakan, bahwa pihak Kapolri telah menginstruksikan kepada Propam melakukan pemeriksaan terhadap salah satu Direktur di Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS pada hari ini Rabu, (15/7).

” Kita tunggu saja sampai sore ini, kalau terbukti surat tersebut Biro tandatangani, hari inipun langsung dicopot Karo koordinasi dan Pengawasan PPNS, sekarang Propam lagi bekerja kita tunggu saja hari ini,” tegas Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Diapun menambahkan, Terinformasi terbitnya surat tersebut, tindakan sendiri salah satu Direktur di Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, tanpa koordinasi atasannya.

Kepala Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pula kepada Nasional Suara Merdeka, untuk meminta Divisi Propam Polri mendalami penerbitan surat jalan tersebut oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS.

“Dan kalau terbukti akan kami berikan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penerbitan surat tersebut,” kata Listyo saat dikonfirmasi pada Rabu, 15 Juli 2020. “Kami tidak pernah ragu untuk menindak tegas anggota yang terbukti melanggar dan juga ini peringatan bagi yang lain agar menjaga marwah institusi.”

Joko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Joko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung. Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko.

Joko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Joko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan

Penulis : Wartawan Senior National -Suara Medeka, R Mas MH Agus Rugiarto SH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *