Erick Thohir Punya Prestasi Gemilang,Tidak Akan Tergantikan Sebagai Men- BUMN

JAKARTA– Tidak akan tergantikan Erick Thohir dari Menteri BUMN, walaupun isue berkembang bahwa Erick Thohir akan diresaflle dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

” Menteri lain yang diresaflle, kalau Erick Tohir tetap sebagai Menteri BUMN,” ujar Ketum LBH Phasivic Jakarta Pusat Agus Floureze.

Erick memimpin kementerian yang menjadi penopang ekonomi Indonesia, menaungi aset hingga Rp 8.200 triliun, membawahi 142 perusahaan dengan hanya 15 yang untung, dan pemberi kontribusi besar bagi terbukanya lapangan kerja hingga program-program sosial kemasyarakatan.

BUMN telah tumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain menyediakan faktor produksi baik barang dan jasa, BUMN pun menjelma sebagai agen pembangunan bangsa. BUMN tidak hanya membuka bisnis, menyediakan lapangan kerja, dan meraih keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial tinggi.

BUMN memberikan banyak harapan sekaligus membuka peluang terjadinya fraud jika tidak kelola dengan benar. Semangat perbaikan BUMN yang dikelola secara jujur, transparan, dan demi kemajuan bangsa itulah yang membuat Menteri BUMN melakukan sejumlah langkah luar biasa dan tak terduga.

Erick bersama menteri-menteri lainnya dilantik Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019. Tak lama setelah pelantikan, Erick langsung membuat langkah-langkah strategis. Sebuah shock therapy yang tidak pernah diprediksi sebelumnya oleh banyak kalangan terutama mereka yang berkecimpung di BUMN.

Gebrakan pertama, Erick mengangkat dua wakil menteri. Kini Erick didampingi wakil menteri Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin. Pak Tiko –panggilan akrab Kartiko– sebelumnya Dirut Bank Mandiri dan Budi Gunadi (BGS) adalah Dirut PT Inalum.

Pengangkatan dua wamen ini sebagai bagian dari langkah Erick melakukan perombakan jajaran pejabat Kementerian BUMN. Tujuannya, demi efektivitas dan efisiensi kementerian. Birokrasi yang efektif dan efisien merupakan misi Presiden Joko Widodo.

Gebrakan kedua, Menteri BUMN menambah satu struktur baru di lingkup Kementerian BUMN, yakni inspektorat jenderal (irjen) di bawah inspektur jenderal. Irjen belum pernah ada di Kementerian BUMN sebelum zaman Erick Thohir.

Irjen Kementerian BUMN akan bertugas melakukan pengawasan, baik di internal Kementerian BUMN maupun dalam BUMN. Kehadiran irjen merupakan bentuk upaya Erick mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Ketiga, Menteri BUMN merestrukturisasi para pejabat di kementeriannya. Ini artinya Erick menyapu bersih seluruh pejabat eselon 1. “Tujuan restrukturisasi ini agar kementerian dapat bekerja lebih optimal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan bangsa,” Erick Thohir.

Ia menegaskan Kementerian BUMN dibentuk bukan untuk memperpanjang birokrasi. Sebaliknya, Kementerian ada untuk membantu korporasi yang ada di bawahnya dapat sehat dan melayani masyarakat.

Itu pun mantan sekretaris kementerian (sesmen) dan enam deputi Kementerian BUMN yang dicopot tidak serta merta dihilangkan, melainkan dipindahkan sebagai direksi sejumlah perusahaan pelat merah.

Keputusan ini tentu merupakan hal wajar dalam penyegaran birokrasi. Terlebih, mantan sesmen dan deputi Kementerian BUMN berada dalam posisi tersebut dalam waktu yang relatif lama sehingga memerlukan penyegaran.

“Biar segar, orangnya masih baru, bisa lebih segar mengejar. Kita cari orang yang memang bisa berlari bersama kami. Kalau berlari artinya pengalaman. Kalau pengalaman artinya kita bisa cari dari kementerian lain,” kata staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Gebrakan keempat, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk Pertamina sebagai komisaris utama (komut). Kementerian BUMN memerlukan figur pendobrak dalam mengawasi tugas direksi Pertamina.

Ahok memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan di Pertamina. Sementara, untuk posisi direksi Pertamina tetap memerlukan orang-orang yang memiliki pemahaman dalam bidang bisnis minyak dan gas bumi.

Tugas-tugas lain Ahok di Pertamina, mendorong Pertamina bisa mengurangi impor minyak dengan berbagai cara apakah membuat kilang atau cara lain. Erick juga meminta Ahok untuk mendorong Pertamina melakukan percepatan dalam sektor pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Kementerian BUMN, seperti dikatakan Arya, menaruh harapan besar terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebagai komut, kata Arya, Ahok memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan pada internal Pertamina.