SDA Sulteng Bagaikan Papua Kecil,Sangat Tepat dikelolah Perusahaan BUMN

Ilegal Loging ,Fishing ,Tambang Liar,harus dibumi hanguskan di Daerah Bumi Katulistiwa, dan kalau pingin terjadi peningkatan PAD harus aktifkan BUMD Kerjasama BUMN,” Tegas Cucu Pejuang Polri

JAKARTA– Hal ini disampaikan Tokoh Sulawesi Tengah yang Juga Ketum LBH Phasivic Jakarta Pusat Agus Floureze, Rabu (22/7) dihadapan Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) DKI Jakarta Rahmad Himran ( RH) bersama rekan rekan Advokat sejawat.

Menurutnya, Potensi Daerah Sulawesi Tengah ( Sulteng) pada bidang Sumber Daya Alam Belum dikelolah dengan baik, ditahun 2019 PAD Sulteng mencapai Rp. 2.85 Triliun, seharusnya PAD Sulteng dengan disokong Pendapatan SDA mencapai 10-15 Triliun.

Sehingga Dia Berpikir kedepan Pemimpin Sulteng harus benar benar Bisa mengejar PAD Mencapai minimal angka Rp. 10 Triliun. Dan untuk mencapai nilai PAD sebanyak itu, dia berharap mengaktifkan secara serius BUMD Sulteng agar Bekerja sama dengan Perusahaan BUMN atau Anak Perusahaan BUMN.

” Kenapa saya katakan gitu, agar Negeri kita mengelolah SDA di Sulteng , bukan investor asing, itu Perusahaan BUMN yang bisa kelolah, kok tidak di manfaatkan mereka,” tegas Relawan Jokowi ini.

Selain itu dia menggambarkan Kondisi Pendapatan Sumber Daya Alam ( SDA) diduga belum maksimal dikelolah dengan baik, diantaranya Masih ada Dugaan Pencurian Kayu Ilegal Loging, Ilegal Fishing Pencurian Ikan, Tambang Ilegal dan Galian C. Sehingga Perlu Kerja sama yang baik dengan Pihak Mabes Polri dan Mabes TNI.

Diapun menggambarkan situasi Sulteng tersebut bagaikan Pulau Papua Kecil atau Freeport Kecil, karena di Sulteng memiliki Tambang Emas, Nikel, Minirel,Karbon dan lain sebagainya bahkan sampai ada perusahaan membuat Pabrik Baterai, belum lagi hasil Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan diantaranya kayu besi atau kayu Ebony, yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

” Wah Sulteng itu Daerahnya lumayan loh, hanya dulunya Pemerintah tidak serius bermitra dengan Perusahaan BUMN, dan yang terjadi adalah Investor Asing yang kuasai daerah Sulteng,” Tegas Penasehat FKPPI Jakarta Utara ini.

Diapun katakan ” Saran saya sebagai Putera Daerah, Pemimpin kedepan Benar Benar berkolaborasi dengan Perusahaan Pemerintah Pusat, agar mengurangi Angka Korupsi penyelewengan dana, baik dari Permasalahan tender dan Persentase pekerjaan,” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *