Pengacara Tuan Tanah Di Kota Sorong, Fasilitasi Pertemuann Perusahaan BUMN Dengan Pemilik Tanah Adat untuk di Lakukan Pelepasan Tanah Adat

Pengacara Raden Mas MH Agus Rugiarto SH yang Biasa Disapa Agus Floureze, akan memfasilitasi antara BUMN dan Pemilik Tanah Ulayat, untuk membicarakan Pelepasan Tanah Adat, karena menurutnya Pelepasan Tanah Adat sangat penting untuk diselesaikan.

JAKARTA– Dari 5 Pengacara Tuan Tanah Pemilik Hak Ulayat dari Kilometer 1 sampai Kilometer 8 Termasuk Pulau Dokarim dengan Luas 1067 Hektar salah satunya adalah R.Mas MH Agus Rugiarto SH atau Biasa di sapa Agus Floureze, dia dinotarialkan sebagai Kepala Divisi Hukum Perhimpunan Pemberdayaan Hak Ulayat Marga Keret Kalami Klaglas Klakalus pada 7 Januari 2020 bernomor 534/LEG/I/2020.

Sapaan Agus Floureze Menjamin Usaha BUMN pada tanah Kliennya yang berada di Kilometer 1 sampai 8 Termasuk Pulau Dokarim di Kota Sorong, akan aman aman. Dia berharap Pula agar Perusahaan BUMN dalam Lingkaran Tanah Ulayat Milik Kliennya untuk dilakukan Pelepasan Tanah Adat.

” Selain saya jamin Aman Usaha BUMN disana, Salah Satunya Pertamina, Perikanan Nusantara dan Perbankan , saya ada rencana bersama Klien untuk melakukan Pelepasan Tanah adat serentak,” Tegas Penasehat FKPPI Jakarta Utara ini.

Dia menganggap Pemilik sah Tanah Adat atau Tanah Ulayat dikilometer 1-8 di Kota Sorong adalah Marga Keret Kalami Klaglas Klakalus, berdasarkan Rapat Tokoh Adat dalam Bentuk Sidang Adat Terbuka dan Tertutup 10 April 2013, Dilakukan dilakukan dilapangan Sepak Bola Moyo Kelurahan Klasaman Kecamatan Basorong Timur. Dan Dari Hasil Sidang Adat Terbuka dan Tertutup, telah dilakukan pencatatan dalam Lembaran Negara sebagai Surat Pencatatan Ciptaan hasil sidang adat tersebut dengan nomor EC00291753212.

Diapun mengakui Kepemilikan Tanah Ulayat seluas 1076 Hektar, telah dibuat pula Surat Pencatatan Ciptaan soal Peta Tapal Batas 7 Marga Pemilik Tanah Adat Suku Moi diwilayah Kota Sorong.

” Baik Hak Cipta Sidang Adat dan Peta Tapal Batas Tujuh Marga Pemilik Tanah Adat sudah diterbitkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pertanggal 8 November 2018,” tegas Ketum LBH Phasivic Jakarta Pusat.

Menurutnya yang menjadi Dasar Utama siapa pemilik Tanah Ulayat di Kota Sorong diakui Tujuh Marga salah satunya Marga Kalami, dan Marga Kalami inilah yang memiliki Tanah Ulayat sebagian besar diduduki Perusahaan BUMN.

” Jadi intinya Ngak ada somasi Perusahaan BUMN harus keluar dari situ, atau dilakukan Pemalangan Adat, akan tetapi kami akan menerbitkan Pelepasan Tanah Adat, dan Nanti saya akan Pertemukan Perwakilan Perusahaan BUMN dengan Pemilik Tanah Ulayat tersebut, untuk membicarakan mekanismenya,” Tegas salah satu darah turunan Raja Brawijaya Kerajaan Majapahit ini.

Ditambahkan Raden Mas Agus Rugiarto SH ini, bahwa dirinya dalam waktu dekat akan ke Sorong untuk membicarakan kepihak keluarga Kalami agar diberikan kebijakan untuk dilakukan Pelepasan Tanah Adat Khususnya daerah daerah vital Pertamina dan Pertamina di Pulau Dokarim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *