Gorontalo Memasuki Era Abnormal Covid 19

JAKARTA– Perkembangan penyebaran virus Corona dalam 1 minggu terakhir ini sangat mengkuatirkan, hal ini ditandai dengan penambahan jumlah pasien positif yang sangat signifikan.

Terjadi jumlah pasien pada tgl 21 Juli sejumlah 107 kasus, tgl 22 Juli sejumlah 74 kasus dan tgl 25 Juli sejumlah 104 kasus.
Yang menarik penambahan jumlah kasus 1 minggu terakhir ini hampir menyamai jumlah kasus 3 bulan sebelumnya.
Dampak dari penambahan jumlah pasien yang signifikan ini adalah akan terjadi penularan yang masiv jika tidak di tangani dengan benar dan serius, mengingat angka reproduksi virus utk provinsi Gorontalo palinggi di Indonesia dgn nilai Rt= 1,68 ini artinya angka penularannya 1 pasien positif Covid 19 dapat menularkan kepada 1,68-2 orang lain. Ini artinya 300 pasien saja maka akan ada 300 x 2 = 600 pasien yang baru nanti dalam jangka waktu 1-2 minggu kedepan jika penanganannya tdk serius dan benar.

Melihat penambahan kasus yang signifikan dan diperkirakan akan terus bertambah, apakah hal ini menandakan Gorontalo telah memasuki “Era Abnormal Covid 19 ? “, semoga kondisi ini tidak akan terjadi jika kita semua disiplin melaksanakannya.

Penerapan PSBB 1,2 dan 3 dan serta pelaksanaan era New Normal belum memberikan hasil yang menggembirakan, sehingga dibutuhkan langkah strategis baru yang efektif untuk menahan laju pertambahan kasus baru Covid 19 di prov Gtlo.
Adapun langkah strategis yang baru, menurut Dr A.R Mohammad,SpPD.FINASIM mantan ketua IDI provinsi Gorontalo menyarakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota bisa menerapkan 4 langkah strategis.

Dokter A.R Mohammad, SpPD, FINASIM, mengutarakan perspektifnya dari bidang ilmu kedokteran, dalam upaya menekan atau memutus rantai penyebaran virus Corona jenis baru di daerah itu.
Ada empat pendekatan atau metode yang perlu dilakukan :

Pertama adalah isolasi rumah tangga (RT) model 1+4, jika ada 1 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak bergejala atau hanya bergejala ringan harus diisolasi mandiri dan 4 RT terdekat pun harus melakukan isolasi total selama 14 hari.

Prinsipnya dari isolasi RT model 1+4 adalah mengisolasi secara total kepada 5 RT, mereka tidak bisa melakukan kontak dengan anggota RT lain selama 14 hari.

Jika hal ini dilakukan secara benar dan disiplin maka diharapkan pasien yang positif yang tidak bergejala atau hanya gejala ringan bisa sembuh sendiri dan tidak lagi menularkan kepada orang lain.
Dasar teorinya kata Mohammad, bahwa 1 pasien terinfeksi virus Corona, dapat menularkan kepada 4 orang lainnya.

Pelibatan pemerintah dan masyarakat desa sangat dibutuhkan.
Untuk penerapan isolasi RT model 1+4, dibutuhkan pengawasan dari pemerintah desa dibantu oleh aparat keamanan TNI-Polri yg ada di desa seperti Babinsa dan Babinkamtibmas.

Tentunya peran Puskesmas selama menjalani isolasi mandiri 14 hari sangatlah penting.
Dalam menjalani isolasi RT model 1+4, Pemerintah daerah wajib mengambil bagian dalam mengintervensi upaya menekan peningkatan kasus dari sisi perekonomian masyarakat, yaitu dengan menanggung biaya hidup RT pasien positif Covid 19 dan 4 RT lainnya yang diisolasi yang akan mengisolasi diri selama 14 hari.
“Ini langkah strategis, biayanya lebih murah dan efektif yang perlu diambil dalam rangka menekan angka peningkatan kasus, disamping membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak meremehkan wabah ini,” ujarnya.

Kedua, dengan tetap menjalankan 3T, yaitu pelacakan (tracking), tes cepat dan memprioritaskan tes usap (testing) PCR serta penanganan (treatment) bagi pasien yang positif dengan bergejala sedang-berat.
Ketiga, mematuhi protokol 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Keempat, penegakkan hukum disertai pemberian sanksi yang tegas dan konsisten yang berkelanjutan.
Sanksi perlu diberlakukan, agar tidak ada yang abai, lalai atau menganggap virus ini hanya peristiwa yang dibuat-buat, sebagaimana isu yang merebak di ruang publik.

Empat metode ini sebenarnya sederhana, namun akan menjadi sulit diterapkan jika tidak ada kemauan dari seluruh pihak, baik masyarakat, termasuk pemerintah daerah.

“Kita tidak boleh lalai menjalankan protokol kesehatan, jika tidak ingin virus ini semakin menyebar dengan cepat,” pungkas Mohammad.***