Faisal Basri Katakan Hampir Semua Perusahaan BUMN Bermasalah, Jubir BUMN Membantah

Jakarta – Akhirnya Kementrian BUMN angkat Bicara soal Kritikan ekonom senior Indef Faisal Basri, terkait masalah di BUMN Cukup Kompletait dari Masalah Tagihan PLN kepada Pemerintah tak kunjung dibayar bayar, hingga pada masalah Internal Perusahaan BUMN , hampir semua Perusahaan BUMN dianggap bermasalah.

Selasa kemarin (28/7) Pihak BUMN melalui Jurubicaranya Arya Sinulingga mengatakan bahwa Kementrian BUMN sudah bekerja maksimal Justru apa yang disampaikan Bang Faisal Basri dianggap Keliru.

” Buktinya pihak BUMN sudah Kerjakan semua, termasuk urusan PLN yang dibilang Bang Faisal ‘Urus tuh masalah tagihan PLN ke pemerintah’ kan sudah diurus. Kan banyak pihak mengatakan bahwa selama ini tagihan nggak tertagih ke pemerintah selama bertahun-tahun. Sekarang udah tertagih, berapa triliun itu kan udah tertagih artinya sudah masuk APBN 2020,” paparnya kepada media, Selasa (28/7/2020).

Hal yang sama juga berlaku untuk utang pemerintah ke Pertamina. Arya mengatakan, utang itu sudah diurus dan masuk dalam APBN.

Tak hanya itu, masalah maskapai PT Garuda Indonesia, itupun sudah diurus Erick.

Aryapun menambahkan Masalah Garuda telah mendapat persetujuan terkait adanya dana talangan atau pinjaman Rp 8,5 triliun dan masalah Utang Garuda sudah direstrukturisasi untuk memperbaiki keuangan Garuda.

Arya katakan pula Erick bekerja dengan cepat di BUMN termasuk dalam urusan penanggulangan virus Corona seperti penyediaan rumah sakit darurat, tes PCR hingga masalah vaksin.

Dan Arya menganalisis, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Erick karena kecepatan kerjanya.

Soal Faisal Basri mengkritik struktur Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19 yang dianggap tidak menunjukkan upaya serius penanganan virus Corona dan menyinggung ketua pelaksana komite yakni Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN.

Padahal hampir semua BUMN bermasalah. Ia pun menyebut jika ketua pelaksana komite ini sumber masalah.

“Kemudian ketua pelaksananya Menteri BUMN yang hampir semua BUMN bermasalah, selesaikan saja dulu, agar BUMN itu bisa keluar dari masalah. Artinya ketua pelaksana ini sumber dari masalah, selesaikanlah PLN, bayar itu tagihan PLN kepada pemerintah, selesaikan Pertamina, Garuda, ini gajah semua,” katanya dalam Kajian Tengah Tahun Indef, Selasa (28/7/2020).

Penulis : R Mas MH Agus Rugiarto SH