Hak Diskriminasi Rasial Papua jadi Perhatian PBB

JAKARTA, Dilansir Dari Suara Papua. Com, edisi sabtu, (15/8) Komite PBB untuk Hak Sipil dan Politik (CCPR) telah mengadopsi Daftar Masalah Sebelum Pelaporan (LOIPR) Indonesia pada Sesi ke 129 (29 Juni hingga 24 Juli). Pemerintah Indonesia sekarang diminta untuk menanggapi daftar masalah Papua sebelum penyerahan laporan berkala.

Dimana Berdasarkan dokumen UN atau PBB Nomor CCPR/C/123/3 pada paragraf 25, Indonesia perlu membalas dalam waktu satu tahun setelah menerima daftar masalah sebelum melaporkan. Dengan demikian, laporan itu telah dikirimkan sekitar tanggal terbitnya ke Indonesia. Jika demikian, Indonesia perlu membalas hingga setahun 5 Agustus 2021.

Meskipun mencakup area yang lebih luas dari masalah sipil dan politik di Indonesia, dokumen 

yang dikeluarkan PBB Komite Hak Sipil dan Politik (UN OHCHR) pada tanggal 6 Agustus 2020 ini Dokumen sebanyak 6 Halaman secara khusus menanyakan kepada Indonesia tentang isu Papua dan Papua Barat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, hak untuk hidup, pengungsi, berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi. partai lokal dalam konteks Otonomi Khusus, dan tanggapan otoritas terhadap seruan penentuan nasib sendiri atau referendum bagi bangsa Papua.

Termasuk pertanyaan tentang langkah-langkah untuk mengakhiri diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua dalam konteks perlindungan hak minoritas. Komite Hak sipil dan Politik juga secara khusus meminta publikasi data sensus yang diperbarui yang dipilah berdasarkan latar belakang adat atau etnis.(NSM-7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *