Kemenkes katakan Penerapan PSBB di Jakarta Suda Sesuai Prosedur

Jakarta – Polemik. berkembang bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil sikap untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala ketat (PSBB) secara total tanpa sepengatahuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , ternyata Kemenkes menegaskan pemberlakuan PSBB Total tak perlu ada izin lagi dari Kemenkes.

“Nggak perlu persetujuan Kemenkes lagi , karena Gubernur sering berkordinasi dengan kami,” kata Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto, ketika dikonfirmasi, Kamis (10/9/2020).

Yuri mengatakan tidak perlu ada izin lagi jika perizinan PSBB sebelumnya belum dicabut. Yuri Mengatakan pula pihak Gubernur sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait keputusan ini.

“Nggak perlu (ada izin lagi), cuma ngasih tahu saja. Iya sudah (koordinasi),” ujarnya.

Sebelumnya, Anies mengumumkan akan mengambil langkah PSBB secara total. Keputusan itu akan berlaku mulai 14 September.

“Dalam rapat gugus tugas tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai mana masa awal dulu,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9).

Semua perkantoran akan bekerja dari rumah. Sementara untuk kegiatan perkantoran non-esensial harus menjalankan seluruh kegiatannya dari rumah.

“Prinsipnya, mulai Senin 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi,” papar Anies.

Detic.com/ Nas.Suara Merdeka Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *