Dirut PT Pertamina Harus Hadir Di Pengadilan, Jika Tidak Hadir Diminta ditunda sidangnya

JAKARTA– Sidang Perkara Perdata Nomor 469/PDT.G/ 2020/PN JKT Pst, Terkait Gugatan yang diajukan Pengacara R Mas MH Agus Rugiarto SH dari Marga Keret Kalami Klaglas Klakalus Papua Barat, Terhadap Dirut PT Pertamina, Dihadiri Perwakilan PT Pertamina tanpa Kuasa dari Tergugat, dan hakim meminta Menunda tanggal 30 Agustus 2020, dengan menyerahkan Surat Kuasa yang ditandatangani Basah oleh Dirut Pertamina, KTP Asli Dirut Pertamina, Akta Pendirian PT Pertamina, sedangkan Penggugat Harus melengkapi KTP jika mewakili sebagai Kuasa Hukum.

Usai Sidang R Mas MH Agus Rugiarto SH, selaku Penggugat dimintai pendapatnya terkait sidang tadi Rabu (16/9) Mengatakan, untuk 2 Minggu kedepan Kedua belah pihak melengkapi bukti tambahan. setelah itu dilakukan Proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 .

Menurut Agus, terkait Prosedur Mediasi di Pengadilan ada beberapa hal penting harus dipatuhi dalam PERMA No.1 Tahun 2016.

Pertama, terkait batas waktu mediasi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan;  mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

” Artinya disini Tergugat PT Dirut Pertamina harus hadir, kecuali benar benar sakit tanpa rekayasa,” tegas Ketum LBH Phasivic ini.

Ketiga Menurut nya, hal yang paling penting adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Agus menjelaskan, apabila Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi maka menjadi poin tersendiri untuk Majelis Hakim memutuskan perkara, tidak ada niat baik dari Tergugat.

” Nanti saya harus pertegas kepada hakim, jika dalam Proses Mediasi , jika Prinsipalnya Dirut Pertamina tidak hadir , maka saya berkewajiban dapat menolak, sampai Prinsipalnya hadir, Jika Prinsipalnya sakit, saya minta ditunda mediasi sampai Hadir Tergugatnya, jika keluar Negeri, saya tunggu pulang keluar negeri, dan itu hak saya sebagai Penggugat ” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *