Hukum Tidak Bisa Menjerat PSK, Tapi ada Peraturan Lain yang bisa menjerat

JAKARTA– Menurut Pengacara Syarif Hidayatullah Nasution (SHN) kepada Media NSM, Jumat (18/9) bahwa di KUHP sekarang tidak ada menjerat PSK akan tetapi menjerat Murcikari, akan tetapi perlu diketahui di Perda DKI Jakarta dapat menjerat Pelaku PSK hingga ancaman hukuman 20 Tahun.

” Kepolisian memang tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK sendiri mengingat ketentuan di dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia PSK/mucikari,” ujar Pengacara SHN.

Karena menurutnya PSK/Mucikari dikenakan UU PTPPO dibandingkan dengan pasal dalam KUHP dengan berdasarkan pada asas lex specialis derogat lex generali yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis).

Dalam hal ini menurutnya UU PTPPO mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) yaitu KUHP. Namun bukan berarti PSK dan pengguna PSK dapat lolos dari jerat hukum, karena Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang : a. menjadi penjaja seks komersial, b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, c. memakai jasa penjaja seks komersial”. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Perda a quo merupakan pelanggaran sehingga ancaman hukuman bagi PSK dan pengguna PSK adalah 20 (dua puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.

R Mas MH Agus Rugiarto SH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *