PT Pertamina, Perbankan dan Perusahaan Swasta di Kota Sorong akan disibukan Panggilan Polisi

JAKARTA– Tiba tiba Ketum LBH Phasivic R.Mas MH Agus Rugiarto SH biasa disapa Agus Floureze mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Rabu (23/9) untuk berkonsultasi Terkait Adanya munculnya Hak Guna Usaha ( HGU) dan Sertifikasi Hak Milik (SHM) di beberapa Perusahaan BUMN, swasta yang berlokasi di Wilayah Tanah adat Ulayat Perhimpunan Keret Kalami Klaglas Klakalus di Sorong Papua Barat.

Menurut Agus jika memperhitungkan berakhir Hak Erfpacht atau HGU berdasarkan Serifikat Verponding Pengalihan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia Terhitung tanggal 24 September Tahun 1980 telah berakhir, setelah lahirnya UUPA tentang Undang undang Pokok Agraria.

” Kalau mau tau mengapa saya berkonsultasi dengan Bareskrim Polri , karena adanya kejanggalan terkait Penerbitan HGU dan SHM di Beberapa Perusahaan BUMN Termasuk Pertamina, Perusahaan Perbankan , Hingga Perusahaan Swasta agar di cocokan dengan Pasal 570, 712,821 KUHPerdata, Pasal 55 Ayat 1 UUPA Jo Bagian Kedua Pasal 1,2,3,4 dan 5 , Berakhirnya Erfpacht ditahun 1980, agak rancu benang merah disini, karena rancu benang merah tersebut, saya konsultasikan lah ke mabes polri,” tegas Kadiv Hukum Marga Kalami ini.

Diapun menyampaikan akan melapor secara resmi Beberapa Bank di Kota Sorong yang telah berani menerbitkan SHM dan HGU termasuk PT Pertamina ke Mabes Polri pada hari Jumat (25/9) Terkait pasal pasal Pemalsuan Dokumen hingga terbitnya sertifikat.

” Sebenarnya setelah Erfpacht berakhir Tahun 1980, Hak Tanah Adat tersebut diserahkan kepada Pemiliknya atau Ahli waris, anehnya masih berlaku HGU dan bahkan ada yang lebih aneh ada beberapa Bank masih dalam status HGU ternyata menerbitkan pula SHM, kan lucu, biarkan mereka sibuk dengan Panggilan Polisi, ” Tegas Pengacara yang berkantor di the plaza Indonesia ini.

” Ada novum baru yang saya sampaikan ke Bareskrim polri nantinya, jadi gini aku gambarkan yah, dulunya ada pengalihan Erfpacht Tanah orang Papua dari Belanda ke Indonesia yang berakhir masa HGU nya tahun 1980, nah seharusnya tahun itu dikembalikan kepada Masyarakat Papua, tanpa persetujuan para ahli waris ternyata masih bergulir HGU dan adanya SHM, tinggal saudara saudara mengartikan apakah ada pidana atau tidak,” Tegas Penasehat FKPPI ini.

Diapun menjelaskan di Aturan Hukum tanah, Indonesia menganut sistim publikasi negatif.

“Artinya, Seritifikat Sebagai salah satunya bukti hak yang terkuat, tetapi dapat di Pidana sepanjang ada bukti lain yg membuktikan bahwa penerbitan sertifikat melalui proses yang illegal.

Hukum Agraria memberikan peluang itu melalui Laporan Pidana untuk dilakukan Proses Penyidikan terkait langkah Penerbitan HGU dan SHM melalui Ilegal atau Legal, meskipun langkah ini memakan waktu panjang.

” Uda cukup aku suruh Perusahan BUMN dan swasta urus Pelepasan tanah adat di kantor Keret Kalami Klaglas Klakalus, tapi ngak ada yang gubris, sepertinya mereka tidak peduli saran saya, hati hati loh masalah ini berujung pidana,” tegas agus.

Ardi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *