Ketum LBH,Sudah Betul KPU Banggai Diskualifikasi Petahana

JAKARTA-Ketua Umum LBH Phasivic Jakarta Pusat, yang juga Putera Sulteng ini, diminta Pendapatnya soal KPU Banggai melakukan eliminasi diskualifikasi calon petahana Herwin Yatim – Mustar Labolo.

Menurutnya cara yang dilakukan KPU sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

” Jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi, walaupun adanya PTUN dilakukan kuasa hukum calon Petahana, saya optimis TUN pasti ditolak,” tegasnya.

Ketua Umum LBH Phasivic Agus Floureze mengingatkan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada Pilkada 2020 tak melakukan mutasi atau penggantian pejabat.

Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa tahapan penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada jatuh pada 23 September 2020.

Kepala daerah yang kedapatan melakukan mutasi enam bulan jelang tahapan penetapan paslon terancam hukuman administrasi hingga didiskualifikasi.

“Iya benar itu , KPU Banggai suda sesuai Protap UU Berlaku, ngak perlu dipermasalahkan ” ujar Agus saat dikonfirmasi melalui via telepon oleh Biro Nasional suara merdeka com di wilayah Luwuk, Minggu (27/9) .

Agus menjelaskan Diskualifikasi telah diatur pada Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Dia menambahkan Pertahana harus pintar berhitung matematika tentang Tahapan penetapan paslon yang semula akan digelar 8 Juli mundur menjadi 23 September.

Sehingga bisa berhitung larangan mutasi pejabat oleh kepala daerah berlaku sejak 23 Maret 2020.

“Artinya, pada saat ini, regulasi larangan mutasi telah diberlakukan,” tegas Pengacara Sapujagat ini.(Biro Luwuk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *