Presiden Harus Menambah Satu Wakil Menteri di Pos Kementrian Kesehatan

Jakarta, Penginisiatif Perlindungan Pers Nasioal Peliputan Covid-19 (PPNP-Phasivic) R Mas MH Agus R.Floureze SH, kepada media Selasa (6/10) katakan, Presiden Jokowidodo, disarankan untuk menambah Wakil Menteri pada Porsi Kementrian Kesehatan.

” Wabah Covid-19 ini sangat luar biasa, sehingga perlu didahulukan Pondasi Kekuatan di Kementerian Kesehatan, Kalau bisa Pak Presiden tunjuk satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan, yang berkompeten di bidangnya,” ujar Ketum LBH Phasivic.

Sehingga nantinya , Menurut Agus Terjadi Penambahan jabatan wakil menteri untuk pos Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian , Kementrian KUKM dan Kementrian Kesehatan.

Menurut Agus, Nantinya Kementerian Ketenagakerjaan diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.

“Di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.Adapun untuk pejabat wakil menteri nantinya akan diangkat dan diberhentikan oleh presiden,” Ujar Anggota Masyarakat Statusisasi Nasional ini.

Agus Menambahkan Dalam menjalankan tugasnya, wakil meneteri bertugas untuk membantu menteri dalam memimpin dan melaksanakan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam memimpin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden,” demikian bunyi beleid tersebut.

Sama halnya dengan tugas wakil menteri ketenagakerjaan, wakil menteri KUKM juga bertugas membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian KUKM.

Sementara itu, ketentuan pengangkatan jabatan Wakil Menteri KUKM diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres 96 Tahun 2020 tentang Kementerian KUKM.

Membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (5) huruf b ketentuan tersebut.

Kedua ketentuan tersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 23 September dan telah diundangkan pada 25 September 2020.

Sehingga satu Wakil Menteri lagi yang seharusnya dibuat dalam Peraturan Presiden, tentang Wakil Menteri Kesehatan. Karena menurutnya di waktu Presiden Sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan ada, seharusnya Pandemik Covid-19 perlu di adakan Wakil Menteri Kesehatan.

R Mas MH Agus Rugiarto SH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *