Ketua LBH Jelaskan Inpres dan Kepres Terkait Percepatan Pembangunan di Papua

JAKARTA– Ketua LBH Phasivic Agus Floureze kepada media, Kamis (15/10) Mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Instruksi Presiden (Inpres) dan Keppres terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Yang notabenenya akan berkaitan dengan pelepasan Tanah Adat, untuk percepatan pembangunan.

Dia mengatakan Dalam Inpres dan Keppres tersebut Jokowi menginstruksikan seluruh jajaran menterinya, TNI, Polri, Jaksa Agung, BIN, Pemda Papua dan Papua Barat agar melakukan terobosan untuk bersinergi dengan masyarakat Adat Papua.

Menurut Agus bukan hanya masalah Peningkatan Pembangunan, Presidenpun melakukan langkah-langkah strategi diantaranya pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif yang didukung oleh sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi.

“seperti Pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP),” tertulis dalam Inpres tersebut dikutip suara-phasivic.com, Kamis (8/10).

Lanjutnya, Presiden juga meminta agar melaksanakan program pembangunan distrik dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara hingga pegunungan yang sulit dijangkau.

“Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakat dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat,” dalam rincian strategi untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah Papua.

Kemudian Jokowi juga meminta agar para jajaran menterinya menetapkan desain baru dan rencana aksi untuk percepatan Papua dan Papua Barat yaitu dengan memfokuskan lima kerangka baru untuk Papua (The New Framework for Papua).

Lima kerangka tersebut yaitu percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, hingga reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik.

Diapun mengatakan Pula Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin ditunjuk jadi Ketua Dewan Pengarah.
Tim dibentuk lewat Keppres 20/2020 yang diteken Presiden Jokowi pada 29 September 2020.

Dalam pertimbangannya, Jokowi mengungkapkan perlu ada langkah terobosan hingga sinergi antara lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua-Papua Barat.

“Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat,” demikian bunyi pasal 2 Keppres 20/2020.

Dewan Pengarah

Ketua: Wakil Presiden

Anggota:

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  5. Menteri Keuangan;
  6. Menteri Dalam Negeri; dan
  7. Kepala Staf Kepresidenan;

Ketua Harian Merangkap Anggota: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketua: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggota:

  1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Keuangan;
  6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri;
  7. Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kantor Staf Presiden;
  8. Gubernur Provinsi Papua; dan
  9. Gubernur Provinsi Papua Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *