Demokrasi Hukum, Pijakan Fitra Hukum di Indonesia

Penulis : R.Mas MH Agus Rugiarto SH | Ketum LBH Phasivic

Hukum Demokrasi berlandaskan Tatanan Hukum di Indonesia, dengan Implikasinya berpedoman pada landasan UUD 1945, UU, KUHP, KUHPerdata, KUHAPerdata, KUHAPidana dan Peraturan Lainnya yang berpijak pada Aturan Hukum yang sah.

Kata Profesor James Maxicamax , Perdebatan Hukum sangat menguntungkan dibandingkan Perdebatan Politik. Karena Perdebatan Hukum mengikuti Fakta Yuridiksi, sedangkan Perdebatan Politik tidak semua dilandaskan pada Legal Standing.

Belakangan saya berpikir untuk menjalankan Standarisasi Hukum dalam Pola Bekerja diantaranya , Langkah menangani Klien Klien mengikuti KUHAPidana dan KUHAPerdata.

Pada keyakinan nilai dan martabat seorang Advokat implikasinya berlandaskan pada konsep hukum berlaku.

Aturan hukum dalam demokrasi menjamin agar kebebasan yang dimiliki tidak mengganggu kebebasan orang lain, artinya Pendapat Berbeda itulah Demokrasi Hukum.

Syarat pokok dan unsur terpenting dalam demokrasi hukum adalah Pemerintah, Rakyat, Legislatif, Yudikatif , dan Literatur Hukum yang menjadi Perdebatan.

Pemerintah berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dalam memberikan legitimasi terhadap pemahaman Hukum, serta sebagai instrumen menjadikan Demokrasi Hukum menjadi Tolak Utama Penegakan Hukum di Indonesia.

Negara Hukum

Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya Demokrasi Hukum. Demokrasi Hukum di samping merupakan konsekuensi dari konsep rujukan, sekaligus merupakan pelaksanaan pijakan demokrasi Hukum di Indonesia.

Bangsa Indonesia memahami bahwa The Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa The Universal Declaration of Human Responsibility yang dicetuskan oleh Inter-Action Council pada 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi The Universal of Human Rights tersebut.

Hukum dan Demokrasi

Problem hukum dan demokrasi di Indonesia yakni adanya ketidakhormatan terhadap hukum, manakala hukum hanya dipandang secara tekstual dan positif menafikan aspek keadilan. Sementara itu, institusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan formal justice semata tanpa mempedulikan substansial justice sehingga segala sesuatu dilihat dari secara hitam-putih di atas kertas.

Di satu sisi, jika dilokalisasi, persoalan hukum utamanya disebabkan oleh makin jauhnya hukum dengan keadilan karena produk hukum substansial semakin didesak oleh hukum prosedural sehingga berimbas merangsek ke demokrasi, yakni tampilannya yang sebatas prosedural semata. Sepanjang penelusuran sejarah, telah dapat dibuktikan bahwa negara yang berhasil menerapkan demokrasi adalah negara yang mampu memelihara keseimbangan antara kebebasan, penegakan hukum, pemerataan pendidikan, dan perbaikan ekonomi.

Diperlukan upaya meningkatkan peran dan kualitas demokrasi dari tingkat prosedural ke level substansial. Penghormatan terhadap hukum adalah inti dari supremasi hukum sekaligus menjadi ciri dari negara hukum. Dengan kata lain, dalam sebuah negara hukum, seluruh permasalahan harus diselesaikan dengan memosisikan hukum sebagai pedoman tertinggi. Adapun untuk pihak- pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut, hukum juga menyediakan mekanismenya tersendiri, bukan melalui cara-cara yang melecehkan hukum.

Langkah Penegakan Hukum

Setiap upaya penegakan hukum, termasuk peradilan, harus mempertemukan 3 prinsip, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika ternyata bunyi UU yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum ternyata tidak memberi rasa keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan.

Sedangkan, langkah penegakan hukum akan menjadi lebih baik, jika melakukan reformasi birokrasi secara bersih, prosedur dan tidak ada pejabat yang korupsi serta tegakan hukum tanpa memandang siapapun orang yang terkena hukuman. Selain itu, membangun sistem rekrutmen politik yang demokratis dan terbuka melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka, karena dapat menyeimbangkan peran partai politik untuk menyeleksi anggota-anggotanya dan peran rakyat menentukan sendiri wakil yang akan duduk di legislatif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *