Indonesia Beradu Masalah Tanpa Solusi, Bagaiman Deponering? Jaksa Polisi Kajian Ilmiah ini

Penulis : R Mas MH Agus Rugiarto SH | Advokat/ email pengacaraphasivic@gmail.com

Mengapa saya katakan “Indonesia Beradu Masalah Tanpa Solusi”, bukan Pemerintah Beradu Masalah Tanpa Solusi”, Karena dalam tulisan ini, Penulis lebih mengedepankan independensi terksait siapa yang salah dan benar antara Kaum Pendukung Jokowi dan Kaum Pendukung Habib Rizieq.

Indonesia yang didalamnya Eksekutif, Judikatif, Legislatif dan Rakyat.

Sehingga Perlu lagi saya Pilah Rakyat, Rakyat Terbagi 2 :

  1. Rakyat tidak mau pusing selisih Paham Kaum Pendukung Jokowi dan Kaum Habib Rizieq
  2. Rakyat yang telibat didalam kedua kaum tersebut, atau disebut Kelompok Aktif .

Baiklah, penulis harus jabarkan , mengapa Indonesia tidak bisa selesaikan permasalahan ini,yang mengganggu stabilitas nasional, dikarenakan tidak ada seorang Pemimpin Yang Bijak dalam kisah Pewayangan Ramayana atau Jiwa Yudustira, semuanya mencoba melakukan ‘ Perguliran Masalah’ yang dibiarkan terus menerus yang hingga merusak fasilitas umum, kenyamanan rakyat diabaikan.

Siapa yang salah Jokowi atau tidak? bukanlah Jokowi?, Yang salah adalah Pembantunya yang tidak memiliki sosok kepemimpinan Rama atau Yudustira.

Kelompok ini Penulis katakan Ekstrim di Pemerintah, Kelompok Pembantu Presiden yang berargumen narasi bahwa kata kata mereka adalah benar dan rakyat harus menuruti kemauan mereka.

Sedangkan Kelompok Pasif dipemerintah adalah Kelompok Pembantu Presiden yang tidak mau urus dengan konflik tersebut.

Sedangkan Kelompok Aktif dari Kaum Pendukung Habib Rizieq adalah Berargumen Bahwa mereka adalah benar.

Masih ingat kisah Deponering mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, karena untuk kepentingan Publik dan Kepentingan Keamanan Negara.

Dimana Jaksa Agung HM Prasetyo memutuskan untuk mengesampingkan (deponering) dua perkara yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Jaksa Agung menggunakan hak prerogatif yang diberikan oleh pasal 35 huruf C Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil Jaksa Agung adalah mengesampingkan (deponeering) perkara atas nama saudara Abraham Samad dan saudara Bambang Wijoyanto.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, deponering dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Yang menjadi Pertanyaan apakah Hak Deponering itu dilakukann dalam kasus Habib Rizieq untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Semuanya tergantung Jaksa Agung.

Dalam tugas Pembantu Presiden diantaranya :

Tanggung Jawab Menteri 

Mengacu kepada definisi yang dijelaskan oleh ensiklopedia Britannica, berdasarkan pada prinsip konstitusional parlemen Inggris menteri memiliki tanggung jawab kepada parlemen atas tugas yang dikerjakannya baik dalam lingkup kementerian terkait maupun pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini hanya berlaku untuk negara dengan sistem parlementer seperti Inggris yang dikepalai oleh perdana menteri. Namun, keadaan yang demikian tidaklah berlaku di Indonesia karena Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan parlementer melainkan presidensial. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 

Sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, menteri di Indonesia mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada presiden. Pemilihannya pun diamanatkan presiden. Di Indonesia, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri dan memberhentikannya. Tak hanya itu, presiden juga berhak untuk membubarkan suatu kementerian jika memang hal tersebut diperlukan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UUD 45 yang mengatur perihal apa itu menteri beserta tugasnya. Berikut adalah bunyi dari pasal 17 tersebut setelah amandemen keempat: 

  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
  2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
  3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
  4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. 

Tugas dari masing-masing menteri berbeda-beda tergantung kepada bidangnya.

Menteri kordinator kemaritiman mengatur Tugas Maritim,Mengkopohukam mengatur tugas Politik Hukum dan Keamanan, dan Mentri lain, kadang bukan tugas utama lagi dijalankan, melainkan berbicara sebagai prkatisi, misalnya kemariman bicara politik,keamana, dan Menkopohulkam bicara ekonomi dan pendidikan.

Sehingga penerapan tugas ini, harus diluruskan kembali, biarkan soal Politik Keamanan Menkopohulkam yang bicara.

Kesimpulan Akhir dalam tulisan ini, kalau mau damai, aman Negeri ini , dipertemukan di tokoh besar tersebut Presiden Jokowi dan Habib Rizieq, agar negara aman dan damai.

Selanjutnya, Indonesia penganut paham Demokrasi, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat.

Tapi jangan disalah artikan, bahwa demokrasi dalam bentuk unjuk rasa, tidak berlaku para kriminalisasi, yang merusak aspirasi para pengunjuk rasa, diantaranya Merusak Fasilitas umum, melakukan perlawanan kepada aparat keamanan, Pengasut atau Provokator, Melakukan aksi aksi hoax dan lain sebagainya.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman): ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Sudah jelas peran Kepolisian dalam hal ini, salah satu Penegakan Hukum, sehingga Polisi jangan ditafsirkan melarang aksi unjuk rasa, melainkan yang ditangkap adalah melakukan Kriminalisasi Terang terangan.

Ditulis Jumat, 13 November 2020, dan diterbitkan NSM Suara Merdeka, dengan tanggal yang sama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *