Kades Bongohulawa Dituduh Korupsi, Ismail Membantah..

JAKARTA– Tuduhan masyarakat bahwa Kepala Desa (Kades) Bongohulawa Provinsi Gorontalo, Ismal N Djafar diduga melakukan Tindak pidana korupsi Tahun Anggaran 2017 Pengadaan Sapi Ternak 10 Ekor dan pembuatan kandang dengan biaya Rp. 87.495.000 sampai saat ini sapi 10 ekor tidak dibagi kepada masyarakat penerima.

Kepada Nasional Suara Merdeka (NSM) , Kades Bongohulawa Ismail Ja’far Sabtu (14/11) Mengatakan Tuduhan Pengadaan Sapi 10 Ekor tidak kena sasaran kepada masyarakat, menurutnya dianggap salah kaprah karena sapi tersebut diberikan secara bergiliran, diapun mengatakan pengadaan sapi sebanyak 10 ekor, hingga sekarang tersisa 7 Ekor, karena 3 ekor suda mati.

” Memang ada pengadaan sapi melalui anggaran desa 10 ekor, mati 3, tersisa 7 Ekor, dari 7 ekor dilakukan secara bergiliran, hanya satu orang yang tidak menyetor sapi, yang dianggap bahwa sapi yang diberikan miliknya, jadi sebenarnya tidak ada masalah,” tegas Kades.

Terkait Dana Desa tersebut untuk kebutuhan pengadaan sapi 10 ekor bersumber dari Belanja Modal untuk peningkatan PADesa, sehingga Sapi tersebut merupakan Aset Desa.

Kades mengungkapkan pula, kalau terkait kasus dana pengelolaan Pupuk Organik melalui Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, sebesar 200 Juta, untuk pengelolaan Pupuk Organik dan Pengadaan Sapi 20 Ekor, menurutnya tidak ada masalah, dimana Kandang dan tempat pengelolaan Pupuk Organik telah dibuat, bahkan seluruh sapi dibagikan kepada seluruh ketua kelompok.

Sedangkan tempat Pengelolaan Pupuk Organik, tempatnya telah dibuat permanen , dari standar non permanen, sehingga proses penyelesaian masih berkisar 80 Persen.

Pernyataan Kades tersebut dibantah pula,masyarakat yang tak mau disebut namanya, menurutnya apa yang disampaikan Kades tersebut merupakan alibinya,untuk menutupi kebobrokan dalam pengelolaan anggaran desa, bahkan hingga sekarang sapi tersebut tidak jelas dimana, dan tempat pengelolaan Pupuk Organik tidak bisa difungsikan.

Diapun menambahkan sebanyak 20 Sapi Pengadaan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, tidak dikandangkan melainkan dibagikan kepada orang orang tertentu.

Sedangkan Praktisi Hukum Agus Floureze berkantor di jalan Thamrin Jakarta Pusat ini, memberikan Pandangan dalam kasus ini, mengatakan harus dilihat dahulu Juknis Proyek Pengadaan sapi, apakah bentuknya diberikan kepada desa dalam bentuk sapi atau uang.

” Kalau dalam bentuk sapi, tidak bisa dipersalahkan kepala desa, karena dia hanya melanjutkan program tersebut , yang ada dugaan salah sasaran saja, sedangkan jika dalam pengadaan sapi, dimana desa diberikan uang tunai maka disitu bisa dilakukan pemeriksaan keuangan apakah unsur korupsi memenuhi unsur atau tidak, jika benar maka seorang kades bisa dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi,” tegas Pengacara yang berkantor di pusat utama kota Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *