LBH Phasivic Sultra, FKSPN Advokasi Pekerja PT VDNI Yang Menuntut Upah

JAKARTA- Sekertaris LBH Phasivic Sulawesi Tenggara Ilham Saputra Jaya biasa disapa Ilham Keliling, kepada NSM – Suara Merdeka, Selasa (17/11) mengatakan bahwa LBH Phasivic Sultra sementara menangani perkara pekerja, yang upah minimumnya tidak sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Ilham bahwa PT VDNI menolak melakukan Perundingan dengan pihak Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) bersama Serikat dan perlindungan Tenaga Kerja, sehingga Perlu di Advokasi oleh LBH Phasivic Sultra.

Dia mengatakan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima imbalan atau upah dalam bentuk lain, sedangkan upah merupakan Hak pekerja yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang di laksanakan berdarkan Undang-Undang dan peraturan yang mengatur hal tersebut.

Sehingga Berdasarkan hal tersebut, dari hasil investigasi di lapangan, ternyata Mega Industry PT.VDNI yang berada di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) bersama Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe menemukan adanya permasalahan yang perlu di selesaikan LBH Phasivic Sultra diantaranya :

Pertama kejelasan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu(PKWT) yang belum mendapat kejelasan untuk menjadi pekerja Kontrak tidak tertentu (PKWTT). padahal sudah bekerja selama tiga tahun lamanya.

Kedua adanya pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun yang tidak di naikan Upahnya yang sesuai dengan PP No 8 Tahun 2015 tentang Pengupahan,

Sehingga LBH Phasivic Bersama FKSPN, SPTK Konawe telah mengambil langkah berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun tahun 2003, Pasal 136 ayat (1) tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Dengan dasar itu kami mengirimkan surat kepada pihak PT,VDNI untuk berunding dan menyelesaikan persoalan dengan cara mufakat.

Hal yang sama disampaikan Rhamadan Ketua FKSPN Koname , bahwa surat pertama tertangal 5 november 2020, ternyata Perusahaan PT VDNI menolak.

Selanjutnya Ramdhan membuat surat Lagi tertanggal 12 november 2020 tetap saja ditolak.


Sekretaris FKSPN Ilham Killing yang juga merupakan juru bicara, menjelaskan ” bahwa dalam PP 8 Tahun 2015 itu sangat jelas upah hak wajib pekerja yang pada prinsipnya bagaimana seorang pekerja bisa sejatera, pada pasal 42 ayat 1 upah minimum hanya berlaku bagi bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan, Ayat 2 menjelaskan upah pekerja yang di atas 1 tahun upah tidak lagi wajib berdasarkan upah minimum yang artinya gaji buruh bisa di naikan lewat perundingan dengan perusahaan yang memperhatikan kesejatraan buruh, di PT.VDNI banyak pekerja yang sudah lama bekerja upahnya sama yang baru bekerja dengan standar Upah Minimum. hal ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang,” ujarnya.


Lanjut Ilham killing dengan di tolaknya surat perundingan oleh pihak PT.VDNI, FKSPN dan SPTK akan mengambil langkah selajutnya yang sesuai perintah Undang-Undang yaa bisa Saja Mogok Kerja (Pasal 137 UU No 13 tahun 2003), karena mogok kerja adalah Hak pekerja yang di atur dalam Undang-undang dan yang paling penting di ketahui Mogok Kerja yang di lakukan Secara Sah pihak perusahaan Tidak di benarkan Untuk menghalagi apa lagi memberikan Sanksi Kepada Pihak Pekerja/Buruh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *