AF: OTT Membuktikan Revisi UU KPK Sangat Efektif

JAKARTA– Penangkapan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubaru dalam waktu yang berdekatan memunculkan tanggapan dari sejumlah pihak.

Ketua Umum LBH Phasivic Jakarta Pusat, Agus Floureze (AF) mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuat lembaga antirasuah itu melemah.

Menurut AF , OTT terjadi beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi UU KPK tidak membuat KPK lemah.

Agus menambahkan, banyaknya OTT atau tidaknya bukan dipengaruhi oleh Undang-Undang, tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajaran-nya.

“Tidak ditentukan oleh revisi UU, tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajarannya. Artinya apakah OTT akan jadi satu prioritas kebijakan atau tidak,” tutur Agus.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa KPK menjaring sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) program bantuan sosial Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Jumat malam hingga Sabtu 5 Desember dini hari tadi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan perkara ini juga menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara karena sebagai pihak yang menunjuk langsung para tersangka sebagai pelaksana proyek bansos tersebut.

“JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan,” ungkap Firli.

Juliari Peter Batubara diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari rekanan pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Diduga ada kesesepakataan tentang adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

“Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos,” ujar Firli Bahuri.

Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(Endi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *