Lagi Rektor UNG Di Demo Soal Ormawa, Rektor UNG Belum “Peka”

JAKARTA– Universitas Negeri Gorontalo yang dikenal sebagai kampus peradaban lagi-lagi digoyahkan dengan kebijakan yang tidak bersandar pada legalitasnya, hal itu memicu Mahasiswa untuk menggelar gerakan penolakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Birokrat Universitas.

Hasil pantauan awak media Nasional suara merdeka, bahwa ada tujuh tuntutan yang di bawa oleh GEMA UNG tersebut yakni :

1. Tolak SK Rektor tentang pedoman ORMAWA
2. Tolak point tentang IPK sebagai syarat pimpinan dan pengurus ormawa.
3. Tolak point tentang tidak adanya nilai D dan E sebagai syarat pimpinan dan pengurus ormawa.
4.  Tolak MUBES dan pemilihan yang terkesan buru-buru dan tidak sesuai masa jabatan.
5.  Tolak mekanisme pemilihan pimpinan ormawa(HMPS,HMJ,SENMA,UKM,BEM) secara E-Voting
6.  Tolak SE Rektor tentang mengosongkan sekretariat ORMAWA pada malam hari.
7.  Melibatkan hak mahasiswa dalam merancang pedoman ormawa UNG.

Salah satu mahasiswa yang terlibat dalam masa aksi GEMA UNG, Abdul Rajik Polapa menjelaskan bahwa dalam aksi yang dilakukan terkait poin yang paling penting tentang kebijakan-kebijakan Rektor terhadap Ormawa itu tidak sejalan dengan pedoman organisasi dan juga kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak menguntungkan buat kami ormawa tegasnya.

“Segala tuntutan yang telah kami sampaikan pada saat pertemuan dengan pihak birokrasi kami berharap agar bisa dipertimbangkan lagi,” tuturnya.

Hasil wawancara oleh awak media suara merdeka kepada Gunawan Rasid yang bertindak sebagai Jenderal Lapangan pada aksi tersebut menyampaikan

” Aksi ini sebagai bentuk keresahan kami mahasiswa, karena kebijakan rektor tentang organisasi mahasiswa yang sifatnya sepihak. SK rektor tentang pedoman  ormawa sebenarnya berbenturan dengan UU PERMENDIKBUD No:155 tahun 1998 tentang pedoman ormawa pasal 2,6,7 dan 9, jelas bahwa mekanisme pengurus ormawa itu menjadi hak mahasiswa dalam merancang pedoman tersebut. Tapi apa yang terjadi di UNG, malahan Rektor yang mengatur sepenuhnya.” Tegasnya

Lebih-lebih lagi soal pengosongan sekretariat ORMAWA, ini yang kemudian tidak dikaji secara holistik oleh pemangku kebijakan. Seharusnya diberdayakan pihak keamanan dalam hal ini satpam dan semacamnya untuk menjaga stabilitas keamanan kampus, bukan  sekretariat ormawa yang dikosongkan dong.

“Kami pun berharap bahwa KPL menunda batas pendaftara pimpinan ormawa agar bisa diperpanjang masa pendaftaranya. Sebab, SK Rektor tentang syarat ormawa masih cacat karena berbenturan dengan UU PERMENDIKBUD”.

“Harapan saya kepada Rektor UNG dan WR III agar merealisasikan aspirasi kami, demi menyongsong wajah organisasi mahasiswa kedepan yang tertata dengan baik.,”

Usai menyampaikan pendapat, ternyata Rektor UNG dan WR III tidak berada di Rektorat yang kabarnya masih di luar daerah.

“Sehingga aksi tersebut di terima langsung oleh Bapak Edi selaku WD III FOK diperiode kemarin, karena hanya beliau yang berada di Rektorat dan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Pimpinan perguruan tinggi.  “Tutup Gunawan.

Saat dikonfirmasi Rektor UNG Eduard Wolok, melalui WhatsApp, belum memberikan jawaban.

Sedangkan Ketum LBH Phasivic Agus Floureze (AF) , menganggap Rektor UNG belum terlalu Peka melihat Aspirasi masyarakat.

Informasi: MAHASISWA,
Reporter : FANDY
Editor : FANDY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *