AF Menulis Apakah Dengan Kata Maaf “Pencuri Ayam” atau membawa Senjata Tajam dibebaskan

JAKARTA– Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintah dan Rakyatnya, tanpa pengecualian (UUD) 1945.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem hukum adalah perangkat unsur secara teratur aturan aturan normatif terikat .

Dalam buku Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya (2018) karya Handri Raharjo, sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain.

Di mana untuk mencapai sebuah tujuaan yang sama, yaitu terwujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan.


Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihar dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya.

Di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman.

Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Pada sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut:

Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus.
Corpus Juris Civilis (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa.
Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.
Tujuan hukum adalah kepastian hukum
Adagium yang terkenal “tidak ada hukum selain undang-undang”.
Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.
Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berpekara saja.
Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif.
Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang).
Baca juga: Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Tapi seiiring perkembangan zaman batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur.

Rasionalitas Hukum di Indonesia lebih menerapkan hukum Abstrak, dimana siapa yang berbuat hukum dia mendapatkan saksi, belakangan hukum tersebut menjadi kabur dan tersingkir untuk kalangan tingkat tertentu.

Dicontohkan Pencuri Ayam walaupun, pencuri ayam minta maaf , pasal pasal di KUHP tetap berjalan, dimana dikenakan hukuman pasal Pencurian pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 Tahun.

Bahwa didalam KUHP bukan melihat besar atau kecil yang dicuri, akan tetapi unsur Pencurian yang dikenakan pidana.

Apakah orang kedapatan mencuri harus buat laporan dahulu, baru bisa diproses? Dan jika itu dilakukan maka barang bukti lebih dahulu hilang ?

Atau penangkapan Narkoba, apakah harus membuat laporan lebih dahulu , baru bisa dilakukan penindakan?

Sebaliknya kasus berbeda seorang membawa senjata tajam, yang mengancam jiwa seseorang , Apakah nanti ada laporan baru di Proses?

Seharusnya jika mengacu KUHP, jika terjadi unsur pasal pasal di KUHP adanya tindak pidana seharusnya dilakukan proses hukum tanpa pengecualian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *