NASIONAL
SUARA MERDEKA
July 26, 2021

Kemenkop UKM : Jika Tidak Berhak Penerima UMKM Silakan Kembalikan, LBH: Ancaman Hukuman 8 Tahun

JAKARTA– Pemerintah Pusat melalui Kementrian Koperasi dan UKM, memberikan Bantuan UMKM kepada masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, ternyata ada tudingan Penerima UMKM diduga sebagian salah sasaran. Sehingga Kementrian Koperasi dan UKM berharap kepada Para Penerima UMKM yang bukan haknya dapat berniat baik mengembalikan dana tersebut kepada Negara.

Menurut Hanung Harimba Departemen Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM Dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis kemarin (31/12) Mengatakan, bahwa Program UMKM disusun dengan itikad baik yaitu membantu Usaha Mikro untuk dapat survive menghadapi Pandemi Covid 19, melalui pemberian hibah langsung ditransfer ke rekening penerima.

Sehingga dia berharap Program UMKM ini kena sasaran, jika yang tidak berhak menerima UMKM dan Saat ini menerima UMKM, Dia berharap agar dana tersebut dikembalikan kepada yang berhak menerima.

“Semua harus membantu dengan itikad termasuk Penerima. Jika tidak berhak harap mengembalikan,” Ujar Hanung.

Sedangkan Ketua Umum LBH Phasivic Jakarta- Pusat, ketika di Konfirmasi Kunjungannya k Sulteng, Kamis (31/12) Mengatakan, bahwa jika Penerima UMKM memalsukan Dokumen Usaha, bisa tergolong Pemalsuan Dokumen, biasanya dikenakan Unsur Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat yang telah diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: … Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa: (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

” Gampang sih mengontrol UMKM ini seluruh Indonesia, Masyarakat bisa mengawasi, caranya Apakah Ada usaha mikro atau tidak? Kalau tidak Masyarakat kan bisa melapor Ke Polisi dengan pasal 264 KUHP terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen untuk mendapatkan Uang UMKM, atau dapat mengirimkan Laporan ke email : pengacaraphasivic@gmail.com atau melalui WhatsApp 082346057901, ” tegas Penasehat FKPPI Jakarta Utara ini.

Ketika di Konfirmasi kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Terkait Program Bantuan UMKM, Dia Mengatakan bahwa untuk tahun 2020 Alokasi dana UMKM yang bisa di Caver Pemerintah hanya sekitar 12 Juta Masyarakat Penerima UMKM dari dari Jumlah 28 Juta yang mengajukan

“Kalau ada banyak UM yg belum nerima memang iya karena cuma utk 12 juta penerima alokasiny, sementara yg mengajukan ada 28 juta. Ini yg tahun depan kita akan usulkan lagi,” ujarnya saat menjawab WhatsApp dari Pimpinan N.Suara Merdeka. (TIM)











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *