Soal Penyitaan Alat Berat di Tambang, Menurut LBH Merupakan Domain Tim Satgas PETI

Saya belum kaji mendalam lagi , kewenangan Polisi tanpa adanya Laporan Pemerintah dan Satgas PETI, Apakah Polisi dapat menindak atau tidak , karena kewenangan Polisi diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” Tegasnya.

JAKARTA– Polemik Antara Masyarakat Tambang Pohuwato dan Kapolres Pohuwato AKBP Teddy Rayendra tak berujung pangkal Penyelesaian, hingga sekarang masih terjadi Permasalahan Alat Berat yang diduga sering di Policelines yang diduga dilakukan pihak Kepolisian Resort (Polres) Pohuwato.

Ketika dikonfirmasi kepada Ketua Umum LBH Phasivic Jakarta Pusat Raden Mas MH Agus Rugiarto SH terkait adanya Langkah Polres Pohuwato Melakukan Policelines Alat Berat Ekskavator ke wilayah Tambang, menurut Agus bahwa Permasalahan Tersebut Wacana adanya Polisi Melakukan Policelines .

” Setahu saya kan Ada Satgas PETI, belum ada tuh kedengaran mereka melaporkan kepihak Polres Pohuwato, biasanya Polres Pohuwato bertindak Berdasarkan Laporan Pemerintah atau datang dari Satgas PETI bahwa adanya pencemaran lingkungan,” tegas Pengacara di The Plaza Office Tower.

Karena menurut Penasehat FKPPI Jakarta Utara ini, dirinya mendapatkan satu literatur lagi soal Usaha Penambang Rakyat yang diakui Seluruh Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai Tambang Rakyat di bolehkan untuk dikelolah Rakyatnya.

” Berarti secara Legitimate Formal diakui Tambang Rakyat dapat dikelolah Rakyatnya,” Tegas Wartawan Senior ini.

Ketua Umum LBH Phasivic ini harus melihat pula, Kewenangan Polisi dan UU No. 2 Tahun 2020, Di KUHAP dan UU Lekspesialis Generalis.

” Saya belum kaji mendalam lagi , kewenangan Polisi tanpa adanya Laporan Pemerintah dan Satgas PETI, Apakah Polisi dapat menindak atau tidak , karena kewenangan Polisi diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” Tegasnya.

Diapun Mengatakan bahwa pihaknya, belum mendapatkan adanya Alat Berat yang dilakukan Policelines, karena menurut Agus yang diperbolehkan dilakukan Policelines jika benar benar dalam kasus Penambang tersebut terjadi Pelanggaran unsur pidana umum atau pidana khusus.

” Diliat lagi, apakah Polres Pohuwato melakukan Pemerataan Penindakan Hukum atau tidak ? Saya masih cari lagi informasi ada tambang milik oknum aparat tidak dilakukan penindakan, Termasuk Perusahaan Kontrak Karya di Pohuwato itu pula tidak ditindaki alat beratnya,” tegas Pengacara Nasional ini

Agus menghawatirkan jika terjadi Simpang siur soal dasar hukum melakukan Penindakan Alat Berat oleh oknum kepolisian, bisa berdampak Adanya Prapradilan yang dilakukan masyarakat penambang.

.

” Kalau Menurut saya Penindakan Alat Berat , biasanya di daerah lain dilakukan Tim Satgas PETI yang terdiri dari Pemerintah, Polri, TNI, Kejaksaan dan unsur masyarakat, Kalau Ada Oknum Polisi melakukan penindakan Tampa Tim Satgas PETI baru aku tau sekarang ini,”

Sebelumnya Kapolres Pohuwato dalam WhatsAppnya mengatakan akan bertindak keras jika Alat Ekskavator dinaikan keatas tambang.

Akan tetapi tidak pernah mengatakan Alat tersebut di Policelines atau disita alat tersebut.

Saat NSM Suara Merdeka Melakukan Investigasipun di Kantor Polres Pohuwato, tidak pernah melihat Alat Ekskavator berada di Lokasi Polres Pohuwato.

Hanya ada satu alat Ekskavator , tapi bukan milik Penambang, dan ditahannya Ekskavator tersebut Menurut Kasat Lantas Polres Pohuwato Iptu Komang, dikarenakan Dokumen Mobil Troton tidak lengkap.

” Tidak Ada kita menahan Alat Ekskavator, yang kita tahan Mobil Troton yang tidak lengkap surat, ” tegas Kasat Lantas Polres Pohuwato.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *