Korupsi Lahan Rusun DP 0 Rupiah Hanyalah Pucuk Gunung Es? Bereskan Akar Masalahnya!

JAKARTA | Tak usah mengalihkan isu, bahwasanya Yoory Corneles Pinontoan diangkat jadi Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya semasa Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) masih menjabat sebagai Gubernur, itu tidak relevan.

Semasa Ahok ada di balai-kota, tidak terjadi borok persekongkolan busuk di BUMD yang sangat memalukan itu.

Yang jelas, setelah 3,5 tahun Anies Baswedan mengomandani Balai Kota, dimana PD Pembangunan Sarana Jaya ada di bawah evaluasi Anies, akhirnya skandal mark-up itu tercium dan diungkap oleh KPK.

Yang relevan untuk kita pertanyakan adalah, apakah skandal seperti yang terjadi di PD Pembangunan Sarana Jaya ini hanya itu saja, atau masih ada banyak kasus lain yang belum terungkap?

Apakah skandal itu cuma seperti pucuk gunung es? Dimana di bawahnya ada bongkahan permasalahan yang jauh lebih besar, lebih banyak dan lebih berbelit-belit lagi.

Saling mengunci dan saling menutupi satu sama lain. Lantaran itulah galibnya kiat dalam korupsi berjamaah, terstuktur-sistematis-massif.

Sampai saatnya bau busuk itu terendus oleh KPK atau Kejaksaan.

Selama ini di parlemen Jakarta Anies aman-aman saja. Hanya fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) – yang terbaca oleh masyarakat – sangat serius dan konsekuen dalam mengritisi kebijakan pemprov DKI Jakarta.

Sementara parpol lain hanya basa-basi, berkoar-koar di media, sekedar cari simpati rakyat tapi begitu diajak oleh PSI untuk menginterpelasi (bertanya) langsung kepada Gubernur, jadi melempem dan malah bertingkah seperti “centeng” balai-kota.

Misalnya saja anggota parlemen Eneng Malianasari (Fraksi PSI) yang sudah sejak lama mengritisi secara tajam soal program rumah DP 0 Rupiah yang digagas Anies. Terkait soal skandal mark-up ini dikatakannya,

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran.”

Ya, penyalahgunaan anggaran itu rentan dilakukan manakala pengelolaan anggarannya tidak transparan! Ini peringatan keras buat Anies.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, ditargetkan terbangun 232.214 rusunami dengan DP 0 Rupiah.

Jebulnya, terealisasi kurang dari 1.000 unit saja! Cuma nol koma sekian persen, tidak sampai 1% capaiannya.

Padahal, fraksi PSI mencatat bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, Pemprov DKI telah menggelontorkan Rp 3,3 trilyun dalam penyertaan modal untuk pengadaan tanah lewat BUMD Pembangunan Sarana Jaya.

Uang sebesar Rp 3,3 trilyun itu diambil dari APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.

Cilakanya, menurut Eneng Malianasari:

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019.”

Selama ini, rupanya hanya Fraksi PSI yang kerap mengritisi program andalan Anies ini dalam rapat-rapat pembahasan anggaran.

Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di lahan tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI?

Namun herannya, menurut Eneng Malianasari, “…itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking.”

Pengelolaan APBD ini sungguh gelap gulita,

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline.”

Inilah sebetulnya yang jadi akar permasalahannya.

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) biasa terjadi di ruang-ruang negosiasi yang gelap alias tertutup rapat. Sembunyi-sembunyi.

Kalau ini benar terjadi, sungguh kejahatan yang sangat menjijikan. Lantaran DPRD seyogianya bisa mengawasi kerja eksekutif, bukannya malah ikut dalam konspirasi bancakan berjamaah. Ini pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Sehingga kalau indikasi bancakan berjamaah ini benar, maka Yoory Corneles Pinontoan (Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya) yang baru dipecat Anies itu hanyalah kambing hitam dari konspirasi jahat balai-kota dan parlemen.

Ia mungkin saja juga merupakan bagian dari konspirasi jahat itu, yang lekas-lekas dikorbankan demi menyelamatkan operasi gelap para mafia balai-kota dan mafia parlemen yang sesungguhnya.

Maka, sekarang setelah KPK turun tangan, inilah momentum untuk membongkar habis semua kasus yang mungkin saja masih ada di bawah pucuk gunung es.

Bongkar semua bongkahan besar yang sementara ini masih ditutup-tutupi itu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *