YB Protes Tergantinya Nama Jalan di Palu

JAKARTA-Beredar informasi, NAMA JALAN di salah satu area Kecamatan Palu Timur, berganti sebelumnya bernama Jalan Nokilalaki menjadi Jalan Borobudur. Isu ini beredar viral di sejumlah WAG kalangan aktivis di Kota Palu.

Yahdi Basma, salah satu pentolan generasi 98 di Palu, yang juga Plt Ketua Partai NasDem Kota Palu dan Anggota DPRD Propinsi Dapil Kota Palu, sampaikan keberatannya soal itu. “Jika benar, itu tindakan pejabat TUN (tata usaha negara – red) yg kurang tepat”, sebut YB, panggilan akrab Yahdi Basma saat ditanyai sore ini.

Jika pun tidak libatkan masyarakat dalam merubah nama jalan, maka seharusnya koordinasi dengan Pimpinan DPRD Kota, lanjut YB.

“Sebab, semua tindakan itu ada prinsip dasarnya. Apalagi hal yg berkenaan dengan NAMA JALAN. Itu pasti berimplikasi di soal keruwetan merubah AKTA TANAH dll, berikut dokumen2 pemilikan warga lainnya”, sebut YB.

Beberapa prinsip yg musti dipakai jika hendak merubah nama jalan, lanjutnya, antara lain, 1. Mudah dikenali masyarakat, 2. Menggunakan nama daerah atau lingkungan setempat yang sudah dikenal masyarakat, 3. Penggunaan nama pahlawan dipertimbangkan sesuai sifat kepahlawanannya, 4. Tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum, 5. Tidak mengubah atau mengganti nama yang sudah tertanam di hati masyarakat dan mempunyai nilai sejarah bagi tempat tersebut, 6. Tidak bersifat promosi atau reklame, 7. Harus disesuaikan dengan kepentingan, sifat, dan fungsi jalan, taman, dan bangunan umum yang bersangkutan, 8. Menggunakan nama jalan, taman, dan bangunan umum yang sejenis dalam kompleks atau lingkungan tertentu itu.

Nah, perubahan nama jalan itu kan juga berimplikasi pada perubahan dokumen pemilikan warga. Dalam rejim hukum pertanahan kita, itu dibebankan secara aktif sebagai urusan warga. Jadi warga yang direpotkan.

Warga musti ajuankan permohonan perubahan untuk melakukan pemeliharaan data.

Aturan terkait pemeliharaan data diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berlandaskan “asas mutakhir”.

Penjelasan pasal a quo menyebutkan bahwa asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

“Bayangkan, tindakan sederhana tapi timbulkan keruwetan yg ditanggung oleh warga. Pemekaran wilayah, begitu pula halnya dengan perubahan alamat dikarenakan perubahan nama jalan, pasti berimplikasi pada itu. Demikian lanjut YB.

Kita berharap, Pemerintah Kota yg baru, dimana saat ini Walikota kita baru, fokus pada kebaruan soal penanganan korban pasca bencana Pasigala yg saat ini masih menyisakan banyak problem dasar yg belum selesai, khususnya hak atas hunian layak bagi korban. Tutup Yahdi. (CR-INM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *