Alternatif Apa? Agar Pemerintah Memberikan Perlindungan kepada Penambang Rakyat

JAKARTA– Penambang rakyat, penambang liar atau yang akrab dipanggil Gurandil telah lama eksis di bumi nusantara ini jauh sebelum deklarasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. Kemajuan teknologi informasi pun turut memudahkan diperolehnya informasi tentang jejak-jejak penambang rakyat melalui penulusuran internet.

Paska kemerdekaan RI, aktivitas eksplorasi Sumber Daya Alam bumi nusantara ini semakin meningkat dengan ditanda tanganinya kontrak kerja antara Pemerintah Indonesi dengan PT Freeport. Tercatat hingga saat ini, PT Freeport mampu mengeksplorasi mineral emas murni hingga 240 Kilogram per hari.

Sedikitnya ada 4 wilayah lainnya yang hingga saat ini tercatat aktif dalam eksplorasi mineral emas, yaitu di wilayah Sumbawa yang mulai ramai sejak tahun 2000, lalu di Martabe yang merupakan spot emas murni terbesar dari daerah Sumatera Utara sejak tahun 2018. Selanjutnya adalah daerah Dompu yang berada di Nusa tenggara Barat, dan terakhir adalah Gunung Pongkor, daerah penghasil emas murni yang terdapat di bagian Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat yang eksplorasi resmi tambang emas nya mulai beroperasi sejak 1994.

Kekayaan alam yang melimpah di Nusantara ini sebenarnya sudah diatur pemanfaatannya didalam UUD 1945 pasal 33. Namun dalam pelaksanaannya, ibarat Api yang jauh dari panggangnya. Rakyat yang semestinya dimakmurkan oleh negara, ternyata masih banyak terlantar, tidak terurus, dan dipaksa mengadu nasibnya sendiri.

Begitupun halnya dengan Penambang Rakyat yang acapkali merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih memanjakan Konglomerasi dalam menjalankan misi usahanya. Penambang Rakyat seringkali tersingkir bahkan bertaruh nyawa akibat semakin luasnya area eksplorasi yang dikuasai perusahaan tambang.

Penambang rakyat sudah selayaknya diakomodir eksistensinya oleh Pemerintah melalui program pemberdayaan baik dalam bentuk edukasi tata cara menambang yang aman, efektif dan ramah lingkungan, juga dalam bentuk perlindungan hukum dengan diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup dirinya, keluarganya, serta masa depan anak cucunya.

Program pemberdayaan tersebut sekaligus memberikan pemahaman kepada Penambang rakyat agar dalam menjalani aktivitasnya tersebut benar-benar diwajibkan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Termasuk edukasi dan pengawasan melekat dalam hal penggunaan zat kimia seperti mercuri, Zn, dan lainnya oleh para penambang dalam aktivitasnya tersebut.

Pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan zat kimia tersebut harus benar-benar menjadi perhatian utama Pemerintah mulai dari hilir ke hulu, dan sebaiknya disetiap wilayah penambangan tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat daerah setempat dalam hal pengawasannya.

CR.Sudrajat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *