TAMBANG RAKYAT Punya Potensi Besar, PEMERINTAH DIHARAPKAN Bantu Mengelola DENGAN BAIK.

JAKARTA – Pertambangan rakyat masih menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir. Sebab, kegiatan pertambangan rakyat dapat mendatangkan banyak manfaat apabila dikelola dengan baik dan benar secara legal.

Sampai saat ini, keberpihakan pemerintah terhadap tambang rakyat masih sangat minim. Bahkan kegiatan ini cenderung dianggap sebagai tindakan ilegal dan sering menjadi target operasi penertiban aparatur negara.

Padahal, menurut Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), jika diberikan izin yang legal, tambang rakyat bisa membawa banyak dampak positif. Misalnya, setiap satu penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dapat membuka potensi 500 lapangan kerja baru. Satu IPR ini juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sekitar Rp 1 milliar – Rp 2 milliar per tahunnya.

Jika dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar, kegiatan tambang rakyat sangat berperan untuk kepentingan ekonomi di daerah setempat. Menurut data APRI, penambang Indonesia yang teridentifikasi dalam penamabangan ilegal jumlahnya mencapai 3,6 juta orang. Dari total jumlah tersebut, kurang lebih ada 1,2 juta orang yang berkecimpung di tambang emas.

Dengan jumlah itu, diperkirakan produksi emas bisa 120 ton pertahun. Angka ini sedikit lebih banyak dari yang dihasilkan PT Freeport Indonesia, yang dalam setahun hanya menghasilkan emas kurang lebih sebanyak 100 ton.

Ketua Umum APRI, Gatot Sugiharto, dalam suatu wawancara pernah menyebut, kegiatan tambang ilegal secara tak langsung justru merugikan negara.

“Jika dalam kegiatan penambangan liar ini tanpa izin terus berlangsung, dapat mengakibat kerugian besar negara dan menguntungkan negara lain, karna hasil komoditas yang dijual diperoleh secara ilegal akan dijual keluar negri kemudian dijual lagi ke indonesia melalui perusahaan domestik,” ucap Gatot.

Guna meminimalisir masalah ini, pemeritah sebenarnya sudah merancang regulasi tata kelola tambang rakyat dengan menerbitkan UU No.3 tahun 2020, yang merupakan revisi dari Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut, ada beberapa poin-poin yang diperbarui sehingga seharusnya sudah dapat diimplementasikan dengan baik.

Sebagai informasi pemerintah telah memberikan perhatian khusus mengenai tambang rakyat dalam undang-undang No.3 tahun 2020 atau UU Minerba terbaru. Misalnya, terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), kini tambang rakyat diberikan luasan maksimal 100 hektare dengan kedalaman 100 meter.

Angka tersebut jauh meningkat dari yang diatur dalam regulasi sebelumnya, dimana tambang rakyat hanya diberi luasan 25 hektare dengan kedalaman 25 meter. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan legalisasi tambang rakyat, yang selama ini dikategorikan sebagai kriminal, dan belum ditemukan alternatif penyelesaiannya.

Dengan regulasi tersebut, ada harapan aktivitas pertambangan rakyat semakin ditata, dan para pekerjanya mendapatkan perlindungan lebih layak. Pemerintah juga harus mengutamakan pembinaan sebelum melakukan penindakan atau penegakan hukum, karena rakyat tidak bisa disamakan dengan perusahaan. Sebab, penerapan praktik yang baik di tambang rakyat hanya dua fokusnya, yaitu keselamatan kerja dan lingkungan.

CR Sudrajat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *