Transformasi Ekonomi Bukan Penegakan Hukum Sebagai Alternatif Perlindungan Penambang Rakyat

Oleh : M. Rain Daling *)

Ketersediaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, seharusnya menjadi satu kekuatan untuk membangun daerah. Selain memiliki potensi besar untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat dan dapat menciptakan perubahan sosial dan ekonomi.

Namun tidak demikian, apabila pemanfaatan dan pengelolaan tambang tidak disertai dengan kebijakan pemerintah berupa pemberian perizinan. Tentunya, hal ini berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran dan sebagainya yang bisa berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup manusia.

Salah satu contoh adalah aktivitas tambang rakyat yang selalu menjadi kontroversi dan dianggap illegal. Padahal, pertambangan rakyat adalah persoalan yang akan selalu ada, selama masyarakat masih mengganggap pertambangan sebagai sumber pendapatan yang instan.

Seyogianya pemerintah sebagai pemangku kebijakan memahami kondisi tersebut. Sehingga dalam penanganan pertambangan rakyat diperlukan konsep pembinaan dan pendekatan transformasi ekonomi, bukan penegakan hukum.

Konsep yang dimaksudkan mengedepankan pemberdayaan penambang rakyat dengan memerhatikan aspek-aspek kebijakan, kelembagaan, permodalan, teknologi, lingkungan, hingga pemasaran hasil tambang.

Salah satu upaya penertiban tambang, yakni dengan pemberian izin pertambangan rakyat, dan kebijakan pemerintah mengubah status kawasan menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai dengan perundang-undangan.

Penetapan kawasan WPR sangat penting agar penambang rakyat punya izin legal formal. Sehingga penambang rakyat merasa aman dan terlindungi secara hukum. Namun, yang utama tidak dianggap illegal.

Pemerintah juga harus melakukan pembinaan terhadap penambang rakyat terkait jaminan rehabilitasi lingkungan pascatambang. Selain itu, pemerintah perlu memberdayakan penambang rakyat dalam penerapan teknologi tepat guna, agar menghindari dampak negatif tambang bagi lingkungan dan penambang rakyat.

Teknologi tepat guna dapat memberikan manfaat langsung bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan perekonomian masyarakat tambang.

Pemerintah harus segera menyediakan fasilitas dan peralatan non-merkuri yang dinilai berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, sesuai ratifikasi Konvensi Minamata melalui penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata atas Merkuri (Minamata Convention on Mercury).

Pemerintah juga harus mendorong dan membantu permodalan penambang rakyat melalui pembentukan koperasi khusus penambang dan atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), salah satu tujuannya untuk memberi pendapatan bagi desa.

Diharapkan dengan pendekatan pemberdayaan dan transformasi ekonomi, penambang rakyat dapat sejahtera dan lingkungan sehat. **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *