SUARA
MERDEKA
June 18, 2021

Ini Pasal yang Tuai Polemik

Jakarta – Rancangan Undang Uundang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba, sudah resmi disahkan menjadi UU pada sidang Paripurna DPR RI.

Pengesahan itu pun tak luput dari polemik di berbagai kalangan. Bagaima tidak, selain pembahasannya yang begitu cepat, beberapa pasal dalam RUU tersebut pun juga hanya dinilai mengakomodasi kepentingan pengusaha tambang saja.

Contoh salah satu pasal yang menjadi sorotan banyak pihak, Pasal 169A yang mengatur tentang perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa adanya pelelangan. Dengan adanya hal tersebut, tentu saja pengusaha tambang dapat memperpanjang KK dan PKP2B tanpa adanya proses lelang.

Dikutip dari draf UU Minerba, pasal 169A ayat 1 KK dan PKP2B menyebutkan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 169 tentang diberikannya jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut, pemegang KK dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan bisa mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jadi masing-masing mendapat 10 tahun.

Hal tersebut akhirnya menuai polemik pro dan kontra, sehingga banyak yang menyorotinya. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah pun ikut menyoroti tentang penghapusan pasal 165 yang mengatur sanksi bagi pihak yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan IUPK bahkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang bertentangan dengan UU Minerba.

Oleh Trisna Bayu Windya





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *