SUARA
MERDEKA
June 18, 2021

Turunan Undang-Undang Minerba. Apa itu ?

Jakarta – Telah diterbitkan oleh Pemerintah, UU Nomor 3 Tahun 2020 yang notabenenya adalah hasil dari revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba pada tahun lalu Juni 2020. Dan hingga kini Pemerintah masih mengupayakan terbitnya aturan pelaksanaan UU Minerba yang baru.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, sesuai dengan ketentuan pasal 174 UU Nomor 3 Tahun 2020, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan dalam kurun waktu 1 tahun sejak UU ini berlaku pada 10 Juni 2020 lalu. Lalu, Direktorat Jenderal Minerba pun tengah menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3/2020. Yang pertama mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mencakup rencana pengelolaan Minerba Nasional, perizinan berusaha, dana ketahanan cadangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IUPK serta peraturan peralihan.

Yang kedua tentang wilayah pertambangan, dimana substansinya mengatur tentang wilayah hukum pertambangan, perencanaan wilayah, penyelidikan dan penelitian serta penugasan, perubahan status WPN menjadi WUPK, kemudian data dan informasi perihal pertambangan. Dan yang ketiga tentang pembinaan, pengawasan reklamasi pasca kegiatan pertambangan.

Arifin pun juga menjelaskan, UU Minerba yang baru secara umum berusaha untuk mengatur perbaikan tata kelola Pertambangan Nasional, keberpihakan kepada kepentingan Nasional, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh Trisna Bayu Windya





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *