NASIONAL
SUARA MERDEKA
July 26, 2021

KPK Menilai Negara Dirugikan Rp 35 T Akibat Tambang Liar, DPR Minta Polri Bertindak Tegas, Copot Kapolda

Jakarta– Isu Tambang Liar dan Pembalakan Liar masih belum menemui titik pemberhentian. Pada tahun 2020, KPK mencatat bahwa negara rugi Rp35 triliun per tahun akibat pembalakan liar. Selain itu, pemotongan anggaran belanja KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) oleh kementerian keuangan, Johan Rosihan menilai bahwasannya keputusan itu adalah bukti bahwa pemerintah masih melihat lingkungan dengan sebelah mata.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebelumnya, Johan Rosihan menyampaikan keresahannya terhadap langkah pemerintah yang begitu tidak berhati-hati.

“Mungkin Pak Presiden akan membentuk Komisi Pemberantasan Kerusakan Hutan kalau kementerian tidak sanggup lagi untuk menagih ini,” pungkas Johan Rosihan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI FPKS.

Johan Rosihan melanjutkan, untuk merekomendasikan pembentukan komisi pemberantasan kerusakan Lingkungan dan hutan akibat Tambang Liar dan Pembalakan Liar, maka perlu Ketegasan Polri dan jaksa melakukan Langkah langkah Pidana kepada Para Penambang Liar dan Pembalakan Liar dan Perlu adanya pihak pemerintah memberikan Teguran Keras kepada Tambang Liar dan Pembalakan Liar Agar Negara tidak dirugikan lebih banyak lagi.

“Jangan sampai orang merusak lingkungan dan hutan dia tidak dituntut pidana dan tidak juga ditagih hutangnya. Keenakan mereka,” ujarnya lagi.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI FPKS ini, data-data yang ada sudah diserahkan kepada pimpinan wakil DPR RI sebelumnya. Jadi, diharapkan pihak-pihak terkait dapat merespons hal ini agar isu dalam lingkungan KLHK ini dapat menemui titik terang dan Polri bertindak Keras.

Sedangkan Ketum LBH Phasivic Jakarta Pusat Agus Floureze menilai, Langkah Pemerintah dan DPR Sudah sangat tepat, agar segera Para Penambang Liar dan Pembalak Liar dapat mengurus Izin.

Diapun berharap Ketegasan Kapolda dan Kapolres membersihkan Penambang liar dan Pembalak Liar, jika Kapolda dan Kapolres tidak mampu mengatasi, Agus meminta Kapolri Mencopot Kapolda dan Kapolres Bermasalah.

” Kalau bisa Kapolri buat TR ke Pihak Kapolda Kapolda Untuk membersihkan Penambang liar dan Pembalak Liar, Baik secara Persuasif maupun Pidana,” tegas Wartawan Senior ini.

Diapun menyampaikan LBH dipimpinannnya dapat membuat Somasi kepada Kapolda – Kapolda seluruh Indonesia kalau tidak bertindak keras dan Melakukan Pembiaran kepada Para Penambang Liar dan Pembalakan Liar.

Prastika Dwi Kusumah-NSM











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *