NASIONAL
SUARA MERDEKA
January 23, 2022

Pengacara Agus Floureze: Jangan Menghalangi Wartawan Saya Meliput, ” Saya Akan Gugat “

Siapa saja yang dilindungi dalam UU Pers tersebut, adalah Orang yang bekerja di Perusahaan Pers Berbadan Hukum, Menjadi Anggota atau Pengurus Organisasi Pers dan Medianya Terdaftar di Dewan Pers.

JAKARTA– Anak didik Salah Satu Pengacara Kondang Hotman Paris ini, Usai Kunjungannya di Polda Gorontalo Rabu (6/5) mengatakan Bahwa dirinya akan Menggugat Para Pejabat, Pengusaha, Aparat Polri- TNI menghalangi Wartawannya melakukan Peliputan.

” Saya terangkan sekali lagi, Jangan coba coba menghalangi Wartawan Saya yang tergabung di NSM, Apalagi menganiaya Wartawan Saya, pasti saya proses Hukum,” Tegas Cucu Ratu Campak ini.

Dia mendirikan Media bukan untuk mengejar laba, melainkan bagian Ibadah untuk menghargai Karya karya Jurnalis dengan adanya wadah media resmi, sehingga tidak dikatakan Wartawan tanpa media, diapun memberikan Perlindungan Hukum kepada seluruh Wartawan dan Stafnya yang tergabung di PT Nasional Suara Merdeka.

Diapun tidak melarang Wartawannya untuk bergabung di Organisasi Pers lainnya baik PWI atau AJI, karena syarat menjadi Wartawan NSM harus memegang KTA Organisasi Pers

Agus yang dikenal sering Memberikan Perlindungan Hukum kepada Wartawan yang tergabung di Dewan Pers ini menambahkan, pihaknya berharap seluruh Stakeholder memahami tugas dan fungsi Pekerja Pers.

Bukan hanya Wartawan Media yang tergabung di Dewan Pers, wartawan yang tergabung di PPNP Phasivic Covid 19 sebanyak 23 Media dalam Lindungan Hukum Agus Floureze.

Dia menerangkan pula bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

” Artinya UU No. 40 Tahun 1999, telah jelas mengatur Hukuman bagi yang menghalangi Pekerja Pers, ” Tegas Komisaris Utama PT Nasional Suara Merdeka.

Siapa saja yang dilindungi dalam UU Pers tersebut, adalah Orang yang bekerja di Perusahaan Pers Berbadan Hukum, Menjadi Anggota atau Pengurus Organisasi Pers dan Medianya Terdaftar di Dewan Pers.

” Jadi kalau media Abal Abal tanpa legalitas dari Pemerintah,Dewan Pers, dan Organisasi Pers tidak dapat dilindungi secara Hukum,” tegas Ketum LBH Phasivic Jakarta Pusat ini.

Dia menambahkan Bahwa Narasumber harus memeriksa pula KTA Perusahaan Persnya dan KTA Organisasi Pers para Pekerja Kuli tinta ini, sebagai wujud adanya saling keterbukaan.











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *