NASIONAL
SUARA MERDEKA
July 26, 2021

Perhapi Desak Agar Lokasi Smelter Freeport Cepat Diputuskan

Jakarta – Sejumlah Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak agar pemerintah segera menentukan lokasi pembangunan pabrik pemurnian atau sering disebut smelter tembaga Freeport Indonesia.

Rizal Kasli selaku Ketua Umum Perhapi mengungkapkan pendapatnya, jika pembangunan semakin molor dari jadwal yang sudah ditentukan, akan dikhawatirkan dapat membuka celah ekspor konsentrat. “Semua itu karena tidak tertampung di dalam Negeri.” Ungkap Rizal Kasli.

Dengan alasan itu, maka ia meminta agar semua pihak yang terlibat bisa duduk bersama untuk mendiskusikan hal tersebut. Terutama jelas, untuk mencari permasalahan yang masih mengganjal dan menjadi hambatan. Disamping itu, ia juga berharap agar pemerintah memberikan kemudahan, khususnya dalam hal perizinan.

Untuk informasi yang perlu diketahui, ada dua opsi lokasi smelter tembaga Freeport. Yang pertama ada di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Dan yang kedua berada di kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara, bekerja sama dengan Tsingshan Steel.

Kerja sama yang dilakukan antara Freeport dan Tsingshan ini pun sebenarnya sudah mendapat dukungan dari Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tak hanya itu, bahkan Luhut menargetkan kesepakatan kerja sama ini dapat berlangsung pada 31 Maret lalu.

Namun terdengar kabar bahwa kerja sama tersebut batal. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jendral Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin. Dia menyebutkan proyek tersebut batal karena berdasarkan hasil kajian Freeport, proyek smelter di Halmahera tidak lebih baik dibanding dengan proyek smelter Gresik, yang bahkan sudah berlangsung.

“Tidak jadi. Smelter di Halmahera tidak lebih baik dari rencana JIIPE.” Ujar Ridwan Djamaluddin.

Kabar tersebut pun dibantah oleh pihak Freeport. Riza Pratama selaku juru bicara Freeport Indonesia menegaskan bahwa diskusi kemitraannya dengan Tsingshan mengenai proyek smelter di Halmahera hingga kini masih terus berlangsung.

Oleh Trisna Bayu Windya
[6/5 14.25] CR Triana: Komitmen ! Perusahaan Batu Bara Tekan Emisi Karbon dan Transisi Energi

Jakarta – Para pelaku usaha tambang menyadari jika batu bara merupakan penyumbang emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca yang cukup besar. Terutama dari aktivitas pertambangan maupun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Pandu Sjahrir selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) bakal mendukung sepenuhnya rencana pemerintah dalam menekan emisi gas rumah kaca. Apalagi kegiatan pertambangan batu bara dan PLTU yang sangat berkontribusi hingga sepertiga dari total emisi karbon yang dihasilkan saat ini, yang mencapai kisaran 1.263 giga ton.

“Kami melihat keinginan pemerintah Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 menjadi sangat penting.” Ujar Pandu dalam acara CEO Talks Webinar, Rabu (5/5).

Ia juag menuturkan, menurutnya perkembangan teknologi di sektor pertambangan batu bara dan PLTU memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat berkontribusi dalam menekan jumlah emisi karbon. Misalnya, seperti teknologi carbon capture utilization storage.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan strategi yang tepat untuk diterapkan di lingkup sektor pertambangan. Seperti peralihan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari solar ke biodiesel B30 untuk operasional kegiatan tambang, PLTS atap untuk sumber energi listrik (menggantikan genset), serta teknologi ultra supercritical untuk meningkatkan efisiensi dan menekan polusi yang dihasilkan PLTU.

APBI pun juga akan melakukan kajian dengan pihak ketiga untuk mempelajari skema carbon credit dan perdagangan karbon untuk para pelaku usaha tambang. “Jadi dengan adanya langkah-langkah ini, 2 hingga 3 tahun ke depan akan ada transformasi industri besar menjadi negara net zero emission.” Ungkapnya.

Oleh Trisna Bayu Windya











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *