NASIONAL
SUARA MERDEKA
January 23, 2022

Apakah Tunjangan Hari Raya (THR) Akan Dikenakan Biaya Pajak?

JAKARTA – THR atau Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non upah yang wajib diberikan kepada karyawan dalam perusahaan. THR memang wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sebenarnya, Pemerintahan Indonesia menetapkan dasar hukum THR melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”). Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan mulai diberlakukan saat diundangkan, pada tanggal 8 Maret 2016.

THR termasuk pendapatan pekerja atau buruh sekaligus Objek Pajak Penghasilan (Pph 21) atas gaji, THR dan bonus untuk setiap karyawan tidak sama. Disamping bergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan, pemotongan Pph 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. THR apabila melewati penghasilan tidak kena pajak maka akan dipotong Pph pasal 21.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut bahwa tunjangan hari raya (THR) yang diterima para pekerja ada kewajiban terpotong oleh pajak.

Hal itu juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PK/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Desi Oktavionika S.I.Kom – NSM











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *