SUARA
MERDEKA
June 18, 2021

Dampak PETI di Bolano Lambunu, Wagub Sulteng: Petani Tidak Bisa Menanam Lagi

JAKARTA– Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar tambang.

Dampak besar sangat dirasakan oleh petani yang tidak bisa lagi bertani, karena tanah sawah sudah mengeras dan tidak bisa lgi ditanami. Hal itu disebabkan pertambangan emas ilegal.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Rusli dg. Palabbi SH, MH, saat berkunjung ke Desa Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu, Parimo, Kamis (6/5/2021).

“Kunjungan kami untuk melihat kondisi masyarakat dan dampak pencemaran yang di sebabkan pertambangan emas yang ada di Bolano Lambunu,” ujar wagub, didampingi Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulteng, Sony Tandra, dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai.

Wagub menegaskan bahwa proses penambangan emas di Bolano Lambunu adalah Ilegal dan sudah beberapa kali berpindah pindah tangan.

“Dampaknya sangat besar kepada petani sawah sehingga tidak bisa lagi menanam. Kalau seperti ini dampak terbesar sudah dirasakan masyarakat, ada laporannya tanah sawahnya sudah mengeras sehingga tidak bisa ditanam lagi,” jelas wagub.

Wagub minta perusahaan yang melakukan pertambangan bertanggungjawab. Apalagi Pemkab Parimo tidak pernah menerbitkan rekomendasi atas pertambangan tersebut.

“Saya minta diundang perusahaan penambang siapa yang bertanggung jawab atas operasional tambang. Sesuai pernyataan Wakil Bupati Parigi Moutong bahwa perusahaan itu belum ada rekomendasi dari Pemda Kabupaten Parigi Moutong,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai, mengaku urusan tambang ini sangat susah.

“Untuk tambang ini agak susah juga, kita belajar dari Buranga , saya bertanya kepada kepala desa kenapa harus ada alat berat dan alat berat itulah yang merusak lingkungan, kalau dilakukan secara manual saya yakin pasti tidak ada pencemaran,” kata wabup.

Menurutnya, belajar dari kejadian Buranga, disepakati bahwa seluruh tambang ilegal harus dihentikan.Namun, keputusan itu tidak dipatuhi.

“Yang susahnya pengusaha bekerjasama dengan oknum-oknum. Untuk itu, pemda sudah membentuk satgas berdasarkan undang – undang lingkungan Hidup,” ujarnya.

“Saya akan membuat kesepakatan dari seluruh kepala desa bahwa kedepan tidak ada lagi tambang Ilegal di wilayah Parigi Moutong,” tegas Wabup Badrun Nggai.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulteng, Sandra Tobondo, mengatakan bahwa perijinan PT. KNK sudah diterbitkan, namun belum ada rencana kerja anggaran Biaya (RKAB).

“Perijinan PT KNK sudah ada dan ijinnya sda terbit tetapi
belum ada rencana kerja anggaran Biaya (RKAB),” uar Sandra.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulteng,Sony Tandra, meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam penambangan emas tanpa izin (PETI) ditindak tegas.

“Semua yang terlibat PETI harus ditindak tegas, karena memberikan dampak yang sangat besar,” kata Sony.

Sony, berharap agar pemerintah dapat mengelola tambang rakyat dengan memberikan pembinaan.

“Sekali lagi, saya sebagai anggota DPRD Propinsi sulawesi tengah agar ditindak tegas PETI,” tegas Sony.

PEWARTA : M. Rain Daling, S.Hum /NSM





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *