NASIONAL
SUARA MERDEKA
August 5, 2021

Gubernur Sulteng Ikut Rakor Pemanfaatan Belanja Online Pengadaan

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mengikuti rapat koordinasi secara virtual perluasan pemanfaatan belanja online pengadaan di ruang video konferensi kantornya, Jumat (7/5/2021). FOTO: BIRO ADPIM

JAKARTA– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola mengikuti rapat koordinasi (rakor) perluasan pemanfaatan belanja online pengadaan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan di ruang video konferensi kantornya, Jumat (7/5/2021).

Dalam rakor itu, gubernur turut didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Moh Faizal Mang, Kadis Koperasi dan UMKM Sulteng Eda Nur Ely, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bahran serta pejabat terkait lainnya.

Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam pengarahannya menyatakan, rakor itu dilaksanakan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan untuk mewujudkan cita-cita sesuai bunyi alenia keempat melindungi segenap bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dia mengatakan, rakor itu sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, mengingat masih banyak kepala daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan.

Sementara pihak pemerintah akan mengucurkan anggaran yang cukup banyak pada kisaran Rp425 triliun.

Menurut Ketua KPK, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi karena buruknya sistem.

Untuk itu dilaksanakanlah suatu aplikasi bela atau belanja online pemerintah daerah melalui pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik.

Sementara itu, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, menyampaikan ada 12 mitra belanja online pengadaan mencakup grab, gojek, bali mall, shopie, klik MRO, blibli, digital mall.com, kartara, bhinneka, bizmarket.

Adapun tujuan belanja online pengadaan yakni mendorong UMK go digital dengan bergabung dengan marketplace, menjadikan pengadaan lebih inklusif.

Selain itu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam PBJP serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.

“Sistem belanja langsung yang sudah established seperti belanja melalui marketplace memiliki manfaat, lebih mudah dan cepat dalam pengadaan barang/jasa, lebih menghemat sumber daya, termasuk efisiensi anggaran serta lebih transparan dan akuntabel,” jelas Kepala LKPP.

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, pada kesempatan itu memberikan apresiasi atas program bela pengadaan yang diharapkan dapat meningkatkan transaksi UMKM khususnya produk dan jasa dalam negeri dalam rangka memperkuat pelaku usaha.

Pihak Kementerian Koperasi dan UMKM kata Teten Masduki, senantiasa melakukan pendampingan agar pelaku UMKM memiliki kualitas produk yang bagus serta dapat terdaftar di belanja online dan LPPSE.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan atensi atas program belanja online pengadaan dan berharap para gubernur mendorong semua kabupaten kota  melalui aplikasi elektronik dalam rangka memajukan pelaku usaha UMKM.

PEWARTA : M. Rain Daling, S.Hum / SNM











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *