NASIONAL
SUARA MERDEKA
August 5, 2021

Perubahan Kebijakan KUR; Tanpa Agunan Dengan Bunga 3 Persen

JAKARTA– Pemerintah berharap kredit usaha rakyat (KUR) bisa disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah lesunya penyaluran kredit.

Apalagi saat ini pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman dengan skema kredit usaha rakyat (KUR).

Sebelumnya, nilai maksimal KUR yang mendapatkan subsidi bunga hanya Rp50 juta dan kini naik menjadi Rp100 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap pemberian pinjaman tanpa agunan bisa menggerakkan ekonomi yang lesu dan untuk memulihkan ekonomi Indonesia,

Kini, porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8 persen terhadap total kredit perbankan. Angka tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024.

Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan melalui link ini kur.bri.co.id.

Adapun pengajuan Kredit Usaha Rakyat kini dilakukan melalui gadget atau komputer, tujuannya untuk tetap menjaga jarak, guna mencegah penyebaran Covid-19.

Airlangga, mengatakan pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3 persen selama 6 bulan 1 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut.

“Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp7,84 triliun,” ujar Airlngga, dalam siaran resminya, Selasa (4/5/2021).

Ada beberapa perubahan kebijakan KUR yang akan berlaku sejak 1 Juli 2021.

Pertama, skema KUR tanpa jaminan dari sampai dengan Rp50 juta menjadi sampai dengan Rp100 juta.

“Prosedur KUR tetap, namun untuk KUR Kecil ditambahkan ketentuan nilai tanpa jaminan hingga Rp100 juta,” jelasnya.

Kedua, penerima KUR Kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, pengaturan penerima KUR yang bersamaan dengan kredit lain.

Terakhir, penambahan ketentuan KUR khusus untuk industri UMKM atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.

“Ketentuan sebelumnya, KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat,” ujarnya.

Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun.

“Peningkatan plafon tersebut merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM,” ujar Airlangga.

PEWARTA : M. Rain Daling, S.Hum /NSM











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *