NASIONAL
SUARA MERDEKA
July 24, 2021

Praktisi Hukum Husain Zain,SH: Penundaan Pelantikan 3 Kades Oleh Bupati Dan DPRD Kabupaten Gorontalo Tidak Beralasan Hukum

JAKARTA– Ketua LBH Phasivic dan sekaligus praktisi hukum Husain Zain,SH, angkat bicara menegenai di tundahnya pelantikan 3 Kades oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo, menurutnya penundaan pelantikan kades oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo sangat tidak beralasan hukum,seharusnya Bupati dan DPRD jika melakukan penundaan pelantikan 3 kades tersebut harus berdasarkan putusan provisi yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang berperkara.

“penundaan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD tersebut sangatlah tidak beralasan hukum,karena penundaan tersebut harus ada perintah dari Pengadilan yang berwewenang,dengan syarat ada pihak yang mengajukan Gugatan dan dalam gugatan tersebut ada tuntutan provisi yang memohon Kepada Majelis Hakim misalnya ” agar Majelis Hakim Menunda dulu Pelantikan sebelum perkara berkekuatan hukum tetap”.

Lanjutnya,”Terhadap permohonan tersebut majelis hakim akan menjatuhkan putusan selah,yang putusannya antara 2, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, jika permohonan tersebut dikabulkan maka majelis hakim akan memerintahkan,agar dilakukan penundaan dulu,akan tetapi jika majelis menolak permohonan provisi tersebut maka penundaan tidak bisa dilakukan dan proses perkara jalan terus.

“Ini tidak jelas, tidak ada putusan provisi yang memerintahkan agar pelantikan ditunda,tiba-tiba Bupati dan DPRD telah bersepakat untuk menunda pentikan 3 kades tersebut, hal ini jelas sangat tidak beralasan hukum dan tentu mencederai hukum kita,pungkasnya.

“Saya berharap kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo agar segera melantik 3 Kades yang belum dilantik tersebut,karena tidak ada alasan hukum untuk tidak melantik mereka. tutupnya.











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *