NASIONAL
SUARA MERDEKA
July 26, 2021

Sanksi Tegas Akan Diberikan Kepada Pelanggar Aturan THR

JAKARTA – Memasuki masa rentang waktu lebaran, kementerian ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja atau buruh berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan.

Menaker Bu Ida Fauziyah meminta para gubernur, walikota dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke posko THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.

“Sebenarnya kita konsentrasi kepada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR” ujar Bu Ida di Jakarta pada Jum’at (7/5)

Posko THR keagamaan 2021 kementerian ketenagakerjaan mencatat ada 1.569 laporan yang masuk ke posko THR selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Dan jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Permasalahan pembayaran THR yang diadukan diantaranya THR tidak dibayar sama sekali, THR hanya dibayar setengah saja, THR dibayar tetapi bertahap dengan kesepakatan atau tidak dengan kesepakatan, THR dibayar bukan dalam bentuk uang dan perusahaan tidak mampu untuk membayar THR karena terdampak Pandemi Covid-19.

Sementara itu, disisi lain Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, mengatakan bahwa pihak kemnaker mengerahkan pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.

“Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoodinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR” kata Sekjen Anwar.

Desi Oktavionika S.I.Kom – NSM











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *