NASIONAL
SUARA MERDEKA
August 4, 2021

Simak Perbedaan Kriteria Seleksi CPNS dan CPPPK pada Seleksi CASN 2021

Jakarta– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menggelar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).

Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Katmoko Ari Sambodo menjelaskan seleksi CPNS dan CPPPK memiliki tujuan yang berbeda.

Berdasarkan hal itu, tujuan yang berbeda juga membuat kriterianya berbeda.

Hal tersebut disampaikan Katmoko Ari Sambodo dalam Rapat Persiapan Pengadaan CASN Tahun 202.

Rapat virtual itu dihadiri perwakilan dari setiap pemerintah daerah, Kamis (06/05/2021).

Pada seleksi CPNS pemerintah berharap dapat merekrut generasi muda yang akan dipersiapkan dan dididik untuk bekerja sesuai dengan jabatannya.

Sementara, seleksi CPPPK didesain untuk mereka yang telah memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan.

Tak hanya itu, seleksi CPPPK juga didesain untuk mereka dengan jabatan yang dilamar minimal tiga tahun.

Tahun 2021, seleksi PPPK diperuntukan bagi guru dan non-guru.

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK untuk guru adalah honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN.

Kemudian guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud.

Lalu guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud.

Serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud.

Berdasarkan kebutuhan instansi, ada beberapa jenis jabatan yang akan dibuka.

Untuk formasi PPPK non guru, jabatan yang paling banyak disediakan antara lain penyuluh KB, perawat, pranata komputer, dan penyuluh pertanian.

Rapat persiapan pengadaan CASN Tahun 2021 telah dilaksanakan pada 5 hingga 6 Mei 2021.

Pada rapat ini dihadiri oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 56 instansi pusat dan 537 pemerintah daerah (Pemda).











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *