NASIONAL
SUARA MERDEKA
July 24, 2021

Kementerian PANRB Jelaskan Sejarah dan Tujuan Mal Pelayanan Publik

JAKARTA– Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan sejarah pembentukan MPP di berbagai daerah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2017.

Hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk perbaikan pelayanan publik nasional yakni integrasi pelayanan, dimana MPP sebagai “one stop service area”.

“Tentu ada hal-hal yang ingin kami capai selain memberikan kemudahan kepada masyarakat dan berbagai stakeholder dalam menerima layanan tentu ada hal lain yang kami coba support adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Diah.

Lebih lanjut dijelaskan, pada tahun 2019, Kementerian PANRB bersama dengan Universitas Indonesia telah melakukan survei tentang efektivitas MPP dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan di 11 daerah yang sudah mengimplementasikan pusat pelayanan publik tersebut, menunjukkan bahwa MPP mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari 11 MPP, total investasi pada tahun 2018 sebesar 6,6 triliun meningkat sebesar 31% di tahun 2019.

Hingga saat ini, telah terdapat 41 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah diresmikan.

Diah mengatakan bahwa saat ini masih perlu dibuat pengaturan tentang kriteria, syarat, tata cara dan mekanisme pembentukan MPP.

Hal tersebut diharapkan bisa dijadikan pedoman yang sangat penting bagi semua daerah ataupun stakeholder lainnya yang akan bergabung di dalam MPP tersebut.

Selain kriteria, syarat, tata cara dan mekanisme pembentukan MPP, ada beberapa poin penting yang diharapkan dapat dirumuskan ke dalam peraturan teknis ini.

Poin-poin tersebut diantaranya adalah Manajemen Pelayanan MPP, Proses Bisnis Pelayanan MPP, Sarana dan Prasarana Pelayanan MPP.

Kemudian Sumber daya Manusia, dan Strategi Peningkatan Kinerja Layanan pada Pelayanan Terpadu.

Dalam kesempatan tersebut, Senior Manager Local and Regional Economic Development (LRED) Natalie Padang Leonhardt menjelaskan bahwa di tingkat nasional, NSLIC bekerja untuk mendukung prioritas Indonesia dalam perbaikan iklim investasi.

Tak hanya itu “Inter Regional Coorperation” atau kerja sama antar daerah, serta perbaikan regulasi dengan menggunakan alat yakni “Regulatory Impact Assessment” atau analisa dampak kebijakan.

Dijelaskan, khusus untuk nasional apapun yang dilakukan oleh pemerintah nasional sebagai prioritas dari pemerintah Indonesia akan didukung supaya ada perbaikan-perbaikan ditingkat pengembangan iklim investasi.

“Termasuk misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Mal Pelayanan Publik itu sangat kita dukung, seperti yang dikatakan ibu Cavelle bahwa prioritas yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PANRB sangat sejalan dengan support yang bisa kami berikan,” tuturnya.

Terdapat dua jenis support yang bisa didukung yang pertama yakni menyediakan expert.

Kedua, menyediakan training, workshop, coaching, pengembangan skill, dan sebagainya.











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *