NASIONAL
SUARA MERDEKA
July 26, 2021

Kemnaker : Mengumpulkan Kadisnaker Se Indonesia Untuk Mengatasi Permasalahan THR

JAKARTA – Dalam pelaksanaan pembayaran THR 2021, pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengumpulkan pihak Kadisnaker se Indonesia dalam kegiatan “Webinar Sinegritas dan Kolaborasi Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial dalam penanganan permasalahan THR 2021” yang diadakan melalui zoom meeting pada hari Jum’at (7/5).

Bahkan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK & K3) Kemnaker, Haiyani Rumondong menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan dan mediator HI yang memiliki tugas penting dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja atau buruh.

Menurut Haiyani, tugas mediator itu adalah mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang sudah ditentukan dan jumlah THR yang dibayarkan sesuai. Sedangkan pihak pengawas yang memberikan peringatan dan memastikan menegak hukum berupa sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.

“Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia” ujar Haiyani Rumondong dalam sambutannya.

Haiyani bahkan menjelaskan bahwa hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR dibawah ketentuan peraturan per undang-undangan, maka Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi pelaksanaan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tulisan seperti pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

Sanksi administratif tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

“Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas tindakan keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan per undang-undangan” ujar Haiyani.

Desi Oktavionika S.I.Kom – NSM











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *