SUARA
MERDEKA
June 18, 2021

Bamsoet Apresiasi TNI-Polri Menindak Tegas Aksi Premanisme Debt Collector

JAKARTA– TNI dan Polri akan menindak tegas debt collector yang menggunakan cara premanisme dalam sistem penagihan utang piutang.

Tidak hanya premanisme yang digunakan pada debt collector, dalam pekerjaannya, namun juga geng motor atau segala aksi premanisme lainnya.

“Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa perilaku debt collector ini akan kita hentikan. Tidak ada karena kekuasaan tertentu manfaatkan premanisme, termasuk premanisme yang lain seperti geng motor dan sebagainya,” kata Panglima Kodam Jaya Mayjen, TNI Dudung Abdurachman, di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (10/5/2021).

Masyarakat pun diimbau agar segera melapor ke TNI atau Polri, jika menemui atau mengalami tindakan tidak menyenangkan akibat premanisme.

“Saya imbau masyarakat apapun yang jadi permasalahan di wilayah Jabodetabek ini segera lapor ke TNI-Polri maka kami akan datang cepat untuk bantu masyarakat,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi langkah tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI, Dudung Abdurachman, dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran,

Bamsoet, juga mengapresiasi aparat gabungan TNI dan kepolisian yang telah menangkap 11 orang debt collector yang melakukan aksi premanisme dengan mengepung mobil yang dikendarai anggota TNI Serda Nurhadi di Koja, Jakarta Utara, pada Kamis (6/5/2021) lalu.

Selain itu, Bamsoet juga meminta kepolisian menindak tegas oknum PT ACK dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yang diberikan negara kepada OJK.

Hal tersebut, kata Bamsoet, harus menjadi pelajaran, tidak saja bagi para debt collector tapi juga bagi perusahaan leasing lainnya agar tidak seenaknya bertindak. Terlebih tindakan pengambilan paksa kendaraan bisa dijerat Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

“Debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan bahwa perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yang nekat mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak,” ujar Bamsoet, di Bali, Selasa (11/5/2021),

Ketua DPR RI ke-20 ini, menjelaskan dalam putusan MK tersebut diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia.

“Mereka juga tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi,” tegasnya melalui akun instagram pribadinya, @bambang.soesatyo.

Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur. Kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini, menjelaskan bahwa debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, dapat dilaporkan ke polisi. Perbuatannya bisa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka juga bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP. 

“Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector punya peran besar menegakan etika penagihan. Antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman/kekerasan/mempermalukan, tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, serta tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Diketahui, belasan debt collector mengadang sebuah mobil yang dikemudikan oleh anggota Badan Pembina Desa (Babinsa), Serda Nurhadi , diduga karena kendaraan itu menunggak cicilan selama delapan bulan. Aksi pengadangan di Tol Koja Barat-Jakarta Utara tersebut diketahui terjadi pada Kamis (6/5/2021) lalu.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap 11 pelaku yang melakukan aksi pengadangan tersebut. Mereka yakni YAKM, JAK, HHL, HRL, PA, GL, GYT, JT, AM, DS, serta HRL.

Selain itu, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti. Antara lain, empat rekaman video, tujuh pasang baju yang digunakan saat pengadangan, hingga surat kuasa penarikan mobil dari Clipan Finance kepada PT Anugrah Cipta Kurnia Jaya.

“Dari hasil penyelidikan berhasil diamankan sejumlah 11 pelaku. Dari interogasi awal, bahwa yang terdapat dalam video viral ialah atas nama DS, HHL, HRL, GL, JT, GYT, YAKM,” kata Wakapolres Metro Jakartw Utara , AKBP Nasriadi, Minggu (9/5/2021).

Atas perbuatannya, para pelaku pengadangan itu dikenakan Pasal 335 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 365 KUHP.

PEWARTA : M. Rain Daling, S.Hum / NSM

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dalam sosialisasi empat pilar MPR RI, di Unviersitas Udayana, Bali, Selasa (11/5/2021). FOTO: IG @bambang.soesatyo





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *