SUARA
MERDEKA
June 18, 2021

ASN Kemkominfo Wajib Menolak dan Melaporkan Gratifikasi

JAKARTA – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK No. 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Berdasarkan dengan SE KPK No. 13 Tahun 2021 antara lain pertama, ASN dilarang melakukan perbuatan meminta dan Tunjangan Hari Raya (THR) baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi. Kedua, dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, gratifikasi berupa makanan mudak rusak atau kadaluarsa disalurkan ke panti sosial atau pihak yang membutuhkan dengan lapor ke UPG. Keempat, bagi pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasj atau masyarakat demi melakukan pencegahan untuk tidaj memberikan gratifikasi atau suap dalam bentuk apapun kepada ASN.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib menolak gratifikasi. Menurut Pedoman Kemkominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penerimaan gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Mendorong seseorang bersikap tidak obyektif dan mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangan secara tidak patut.

Sikap ASN Kemkominfo Terhadap Grafitikasi yakni menolak penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban, penerimaan gratifikasi yang tirak ada dilaporkan kepada UPG Eselon I atau Inspektorat Jenderal atau langsung ke KPK melalui aplikasi GOL pada laman gol.kpk.go.id paling lambat 30 hari, ASN yang tidak melapotkan penerimaan grafitifikasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ada 4 tahapan untuk melaporkan gratifikasi yaitu Laporan Penolakan atau Penerimaan Gratifikasi dengan dilengkapi pendukung sesuai Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018, 7 hari kerja sejak tanggal penolakan ; apabila telah melewati tenggat waktu maka laporan hanya bisa langsung disampaikan ke KPK, UPG akan melakukan verifikasi kaporan meminta keterangan serta menganailisis laporan gratifikasi, dan UPG akan meneruskan laporan gratifikasi ke KPK paling lambat 14 hari kerja sejak laporan diterima.

Vania Halim





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *