June 26, 2022

Kontrak Hampir Usai, Bekas Galian Tambang PT Adaro Belum 100% Direklamasi

Jakarta – Sangat ironis, ketika kontrak PKP2B PT Adaro yang berada di Kalimantan Selatan hampir usai namun reklamasi bekas galian tambang saat ini masih belum terlaksana.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Tabalong Habib Muhammad Taupani Alkaff mengungkapkan permasalahan ini kepada wartawan usai melakukan konsultasi bersama Komisi III DPRD Kalsel, di Banjarmasin.

“Kami yang berada di daerah mengusul ke provinsi, untuk meminta pihak Adaro berkomitmen dalam melaksanakan reklamasi bekas galian tambang yang beru berjalan 18%. Harap segera diselesaikan sesuai dengan perjanjian.” Ujar Habib Muhammad Taupani.

Ia juga menerangkan, sesuai dengan UU No.3 Tahun 2020 yang mengatur pertambangan, sebelum pengusulan perpanjangan kontrak. Pihak perusahaan harus memperhatikan syarat-syarat reklamasi 100% lahan bekas galian tambang.

“Kami meminta dari kabupaten dan provinsi ketika kontrak berakhir, pihak PT Adaro wajib 100% melakukan reklamasi bekas galian tambang. Bila reklamasi tersebut belum terselesaikan, maka perpanjangan kontrak belum bisa terpenuhi.” Tegas Habib Taupani.

Kendati demikian, dirinya pun mengakui bahwa pihaknya masih belum memiliki data lengkap pasca tambang yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia tersebut.

Meski pun kewenangan berada di Pemerintah Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan. Tetapi akan tetap dilakukan pengawalan di daerah melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memiliki wilayah di daerah.

Ketua Komis III DPRD Tabalong H Supoyo menambahkan, pihak PT Adaro yang berada di kabupaten sebelumnya pernah dipanggil mengenai reklamasi bekas galian tambang yang baru terlaksana 18% tersebut.

“PT Adaro, meminta waktu selama 3 tahun hingga 2023 untuk menyelesaikan reklamasi galian bekas tambang 100%, namun kontrak PKP2B PT Adaro berakhir per tanggal 1 Oktober 2022.” Imbuh Supoyo.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel Syahrujani sementara ini belum bisa berkomentar banyak ketika dimintai tanggapannya. Kata dia, rombongan DPRD Tabalong tak secara spesifik membahas soal reklamasi dalam pertemuan tadi.

“Mereka hanya meminta dukungan agar pemerintah pusat bisa bersikap prosedural dan berpegang pada ketentuan yang disudah ditetapkan dalam memberikan perpanjangan izin.” Sambung Syahrujani. Ia juga mengatakan bahwa Komisi III akan mendukung setiap upaya yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Namun inti dari kedatangan Komisi III DPRD Tabalong ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk menyampaikan usulan terkait komitmen dalam melaksanakan reklamasi bekas galian tambang oleh pihak PT Adaro yang baru 18% untuk segera diselesaikan sesuai dengan perjanjian, mengingat kontrak PKP2B PT Adaro akan segera berakhir pada tahun 2022.

Oleh Trisna Bayu Windya











Leave a Reply

Your email address will not be published.