June 26, 2022

Jokowi Minta Pertanggung Jawaban Anak Buahnya Terkait Vaksin Covid 19

Jakarta – Presiden Repulik Indonesia, Joko Widodo merealisasi kebijakan terkait aturan tanggung jawab hukum pemerintah atas keamanan, mutu dan khasiat vaksin covid-19.

Kebijakan itu diubah melalui perpers (Peraturan Presiden) Nomor 50 Tahun 2021. Adapun aturan yang diubah yaitu Perpres pasal 11a ayat (2) Perpres Nimor 14 Tahun 2021.

Berdasarkan perpres baru tersebut, pemerintah hanya akan bertanggung jawab jika vaksin covid-19 telah tersertifikasi oleh negara asal produksinya dan disetujui oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

“Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya dan Vaksin COVID-19 telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization),” bunyi pasal 11A ayat (2) Perpres Nomor 50 Tahun 2021.

Sebelumnya, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pemerintah hanya menentukan syarat vaksin covid-19 memenuhi standar produksi dan distribusi. Hal ini lah yang menjadi pembeda antara Perpres yang baru diterbitkan dengan yang sebelumnya.

“Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan /atau cara distribusi obat yang baik,” bunyi pasal 11A ayat (2) Perpres Nomor 14 Tahun 2021.

Untuk diketahui, program vaksinasi yang terapkan pemerintah sampai saat ini masih berlaku, program ini dilakukan guna menciptakan kekebalan kelompok atau herd Immunity dari covid-19. (Andri Alqodri)











Leave a Reply

Your email address will not be published.