June 26, 2022

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng yang tak Kunjung Selesai

Kondisi salah satu hunian sementara (huntara) di Kota Palu. Para penyintas bencana sangat mengharapkan hunian tetap (huntap) yang dijanjikan pemerintah. FOTO: M. RAIN DALING / NSM

JAKARTA– Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng), yang telah berlangsung 2,5 tahun cukup lama, namun belum dapat dituntaskan pemerintah setempat.

PENULIS : M. Rain Daling, S.Hum / NSM

Pergerakan pemerintah daerah, khusunya tiga daerah terdampak bencana, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, dinilai lamban, terutama persoalan terkait penyediaan dan penentuan lokasi lahan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana yang sampai hari ini belum tuntas. Data penyintas penerima huntap belum selesai.

“Terutama mengenai persoalan terkait penyediaan dan penentuan lokasi lahan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana yang sampai hari ini belum tuntas,” kata Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo, dalam rapat koordinasi khusus percepatan rehab rekon pascabencana 2018 di ruang rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Kamis (27/5/2021).

SENTIL KEPALA DAERAH DI SULTENG

Akibat lambannya penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulteng, Wamen PUPR, Jhon Wempi Wetipo,
menyentil kepala daerah yang terdampak bencana tahun 2018 di Sulteng, karena hingga sekarang belum menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Wamen PUPR, menilai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, cukup lama.

Persoalan penyediaan lahan pembangunan huntap masih belum tuntas. Padahal, Kementerian PUPR telah siap kapan saja membangun huntap bagi seluruh penyintas bencana lengkap dengan sarana dan prasarananya, jika lokasi lahan telah ditetapkan dan dibebaskan, serta tidak terjadi sengketa kepemilikan oleh warga maupun pihak manapun di lahan tersebut.

“Saya ingin mereka peduli dan harus serius. Kalau tidak peduli dan serius maka sampai kapanpun rehab rekon ini tidak akan pernah selesai. Penyelesaian rehab rekon ini di tangan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten,” ujarnya.

Ia menyatakan Kementerian PUPR telah mengantongi dana untuk penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga daerah terdampak bencana 2018 di Sulteng, yang berasal dari pinjaman Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Dana tersebut sudah siap digunakan. Kita mau membantu menuntaskan rehab rekon ini tapi butuh bantuan mereka. Mari kita sama-sama bekerja dan mari sama-sama kita penuhi apa yang menjadi hak penyintas yang harus kita tunaikan,” ujarnya.

Sampai saat ini, kata Wamen Wempi, pihaknya masih terus menunggu dan menerima data penyintas yang berhak mendapatkan huntap. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian PUPR kembali dilaksanakan mulai bulan depan.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Sulteng Arie Setiadi Moerwanto, dalam rapat tersebut, menjelasan dari total kebutuhan lahan untuk pembangunan huntap dan sarana prasarana di Kota Palu seluas 928,46 hektar (ha), baru 560,93 ha yang telah dibebaskan dan diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kementerian PUPR dan saat ini tengah dibangunkan huntap di atasnya.

“Sementara di Kabupaten Sigi dari total kebutuhan lahan huntap seluas 620 ha, 362 ha telah dibebaskan dan diserahkan kepada Kementerian PUPR. Saat ini pembangunan huntap bantuan Kementerian PUPR maupun lembaga lain masih berlangsung di Kota Palu maupun di Sigi,” ucapnya.

Sementara di Kabupaten Donggala, Kementerian PUPR memberikan bantuan huntap satelit yang dibangun di atas lahan milik penyintas.

PERSOALAN YANG HARUS DITUNTASKAN

Wamen PUPR, Jhon Wempi Wetipo, meminta pihak terkait dan pemerintah daerah terdampak bencana 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah, menuntaskan persoalan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ia menyebutkan, hal pertama lakukan identifikasi kebutuhan lahan untuk huntap berdasarkan jumlah Warga Terdampak Bencana (WTB) yang telah tervalidasi.

Kedua, penyelesaian permasalahan lahan (klaim lahan) lokasi huntap di Kota Palu yaitu di lahan Tondo 1, Tondo 2, Talise dan Duyu.

Ketiga, memastikan lahan yang tersedia untuk Huntap di Kabupaten Donggala clean dan clear dan berada di zona yang aman.
 
Keempat, optimaslisasi potensi lahan huntap Pombewe di Sigi untuk WTB dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala

Kelima, pembaharuan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) Huntap oleh Gubernur Sulteng. Keenam, penyerahan ulang lahan huntap dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada pemda,” jelasnya.

Selain itu, kata Wamen PUPR, hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti antara lain pembangunan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan kawasan huntap dan sekitarnya. Mitigasi banjir dan teknis pengelolaan banjir di hawasan huntap Duyu dan Tondo di Palu.

Pengelolan sampah di kawasan huntap Tondo 1,  pembangunan Infrastruktur kelistrikan di huntap Pombewe di Sigi, identifikasi jumlah sekolah dasar dan menengah yang memerlukan penanganan.

Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan huntap mandiri, persiapan penghunian dan pengelolaan Huntap agar mencegah terjadinya kekumuhan di lingkungan huntap, serta penyepakatan Institusi pengelola dan pembiayaan pengelolaan hasil pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
Sulteng.

Berdasarkan data awal tahun 2019, jumlah rumah yang rusak saat bencana 2018 di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong sebanyak 100.028 unit, dan 11.788 unit di antaranya harus direlokasi karena berada di Sana Rawan Bencana 4 (ZRB) atau zona merah.

“Diprediksi Non Goverment Organization (NGO) akan mampu menyediakan 3.000 unit huntap relokasi dan PUPR diupayakan mampu menyediakan 8.788 unit. Untuk rumah yang tidak direlokasi diberi bantuan stimulan perbaikan rumah rusak oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulteng, Arie Setiadi Moerwanto. ***











Leave a Reply

Your email address will not be published.